Lewati ke konten utama
Pemkab Kotawaringin Timur

Pengurus FKUB Kotim Periode 2026-2031 Dilantik, Diminta Jadi Mediator Persoalan Antarumat Beragama

Redaksi 19-11-2026, 13:56 WIB 2 menit baca
Bupati Kotim Halikinnor melantik Pengurus FKUB Periode 2026-2031 bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati, Kamis (19/11/2026). (FOTO:SEPUTAR BORNEO)
Bupati Kotim Halikinnor melantik Pengurus FKUB Periode 2026-2031 bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati, Kamis (19/11/2026). (FOTO:SEPUTAR BORNEO)

SB, SAMPIT - Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) periode 2026–2031 resmi dilantik. Pengurus baru diharapkan mampu berperan aktif sebagai jembatan komunikasi sekaligus mediator dalam menyelesaikan berbagai persoalan antarumat beragama agar tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

Pelantikan dipimpin langsung Bupati Kotim Halikinnor di Aula Rumah Jabatan Bupati, Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Halikinnor menegaskan bahwa FKUB memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama. FKUB juga diharapkan menjadi wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinasi antara pemerintah daerah, tokoh agama, serta masyarakat.

Ia meminta pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, terutama dalam membangun dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi organisasi keagamaan, serta menyampaikannya kepada pemerintah daerah.

“Saya berharap kepada pengurus FKUB yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, khususnya dalam melakukan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi organisasi keagamaan, serta menyalurkan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah,” ujar Halikinnor.

Menurutnya, setiap persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan harus segera direspons dengan mengedepankan komunikasi dan pendekatan yang baik. Perbedaan pandangan di tengah masyarakat hendaknya tidak menjadi pemicu perpecahan.

“Setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, pendekatan persuasif, dan mengedepankan semangat persaudaraan,” pesannya.

Sementara itu, Ketua FKUB Kotim periode 2026–2031, Mudhlofar, mengatakan pihaknya siap menjalankan fungsi sebagai mediator apabila terjadi persoalan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama di masyarakat.

Ia menjelaskan, FKUB bukan lembaga yang berwenang menentukan keputusan atas suatu persoalan, melainkan berperan memfasilitasi komunikasi dan mediasi agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.

“Tugas kami adalah kepanjangan daripada tugas Pak Bupati di bidang kerukunan. Bukan sebagai penentu, tetapi kami dari FKUB adalah sebagai mediator. Kalau di dalam masyarakat ada hal-hal yang bermasalah atau keributan, kami akan turun memediasi itu,” jelas Mudhlofar.

Ia menilai, kehidupan antarumat beragama di Kotim selama ini telah berjalan dengan baik. Meski demikian, kondisi tersebut harus terus dijaga dan dirawat bersama agar tidak terganggu oleh persoalan kecil yang berpotensi membesar.

Salah satu hal yang menjadi perhatian FKUB adalah penyebaran informasi yang tidak tepat. Menurutnya, informasi yang keliru dapat memperkeruh suasana dan memicu kesalahpahaman apabila tidak segera ditangani.

Karena itu, FKUB akan mendorong koordinasi dengan tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama merespons informasi yang berpotensi menimbulkan gesekan.

Mudhlofar juga menegaskan bahwa FKUB tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan lintas sektor lainnya sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas serta keharmonisan kehidupan masyarakat.

“Harapannya, bagaimana kehidupan masyarakat di Kotawaringin Timur, walaupun berbeda keyakinan dan berbeda agama, tetapi kita bisa hidup rukun dalam membangun Kotim,” tutupnya. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard