Halikinnor Perintahkan Perbaikan Pondok Warga Tinggal di Area Pemakaman
SB, SAMPIT - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor memerintahkan perbaikan tempat tinggal seorang warga yang selama ini menempati pondok sederhana di kawasan pemakaman, Jalan Kopi Selatan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah menerima informasi mengenai kondisi tempat tinggal warga tersebut yang dinilai tidak layak huni.
Halikinnor mengatakan, pihaknya telah turun langsung untuk memastikan informasi yang beredar. Dari hasil pengecekan, diketahui warga tersebut tinggal di sebuah pondok kecil yang dibangun seadanya di atas tanah pemakaman. Selama ini, yang bersangkutan diketahui bekerja membersihkan dan merawat area kuburan tersebut.
“Kita mendapat informasi ada warga yang kondisinya sehat, tetapi tempat tinggalnya tidak layak. Setelah kita cek, ternyata benar, dia hanya tinggal di pondok kecil yang dibuat seadanya. Sebenarnya itu tanah kuburan, tetapi yang bersangkutan mendapat izin karena pekerjaannya membersihkan dan menjaga kuburan,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Halikinnor, pemerintah daerah sebenarnya telah menawarkan sejumlah alternatif tempat tinggal, termasuk rumah susun dan tempat penampungan yang tersedia.
Namun, warga tersebut menolak untuk pindah meskipun sudah diajak berkomunikasi dan diketahui masih memiliki saudara serta anak tiri.
Karena yang bersangkutan tetap memilih bertahan, pemerintah daerah memutuskan membantu memperbaiki pondok tersebut agar lebih layak ditempati, terutama menjelang musim hujan.
Perbaikan akan dilakukan secara sederhana dan tidak permanen mengingat lokasi bangunan berada di atas tanah pemakaman.
“Kita tawarkan untuk pindah, tetapi beliau tidak bersedia. Karena tetap bersikukuh tidak mau pindah, akhirnya kita perbaiki tempatnya. Minimal kita lebarkan dan panjangkan menggunakan kayu, kemudian atapnya diperbaiki supaya tidak kehujanan. Namun, perbaikannya tidak permanen karena itu tanah kuburan,” jelasnya.
Selain memperbaiki tempat tinggal, pemerintah daerah juga akan membantu mengurus kelengkapan administrasi kependudukan warga tersebut. Mulai dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), hingga kepesertaan BPJS Kesehatan agar dapat mengakses pelayanan kesehatan.
Halikinnor juga menyoroti masih adanya warga dengan kondisi sosial yang memerlukan perhatian, tetapi belum terpantau oleh perangkat lingkungan, mulai dari RT, lurah hingga pihak kecamatan.
Ia meminta seluruh perangkat wilayah lebih aktif melakukan pendataan dan pemantauan terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai warga yang membutuhkan bantuan justru kerap diketahui pemerintah melalui media sosial atau laporan komunitas.
“Ini yang sering saya sampaikan, kalau menemukan kondisi seperti ini, tolong diinformasikan. Kita justru tahunya dari media sosial. Saya berterima kasih kepada komunitas yang sudah membantu menginformasikan. Walaupun bukan warga asli kita, kalau sudah tinggal di situ, maka menjadi tanggung jawab kita,” tegasnya.
Ia meminta camat dan lurah mengintensifkan komunikasi dengan para ketua RT, termasuk menggelar pertemuan rutin minimal tiga bulan sekali. Melalui koordinasi tersebut, kondisi warga di lingkungan masing-masing diharapkan dapat terpantau sehingga tidak ada masyarakat yang luput dari perhatian dalam waktu lama.
“Harusnya RT, lurah dan camat aktif. Nanti kita instruksikan agar ada pertemuan rutin tiga bulan sekali. Kumpulkan RT-RT dan tanyakan apakah ada warga yang kondisinya perlu mendapat perhatian. Jangan sampai ada warga yang mengalami kondisi seperti ini berbulan-bulan tanpa diketahui,” katanya.
Halikinnor menambahkan, pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh persoalan yang terjadi di tengah masyarakat tanpa keterlibatan lingkungan terkecil.
Karena itu, kepedulian sosial harus dibangun bersama, tidak hanya oleh perangkat pemerintahan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk guru dan kepala sekolah.
Ia berharap masyarakat lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila menemukan warga yang membutuhkan perhatian maupun bantuan pemerintah. (f1/sb)