Drainase Tjilik Riwut Hampir Rampung, DI Penjaitan Target Awak Desember
SB, SAMPIT - Pembangunan dua proyek drainase di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terus dikebut menjelang musim hujan. Progres pengerjaan drainase di Jalan Tjilik Riwut, Kecamatan Baamang, kini hampir mencapai 100 persen. Sementara proyek serupa di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, ditargetkan rampung paling lambat awal Desember 2026.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim, Mentana Dhinar Tistama mengatakan, progres pembangunan drainase di Jalan Tjilik Riwut sudah menunjukkan hasil signifikan dan mendekati penyelesaian.
Selain pembangunan saluran drainase, pekerjaan di lokasi tersebut juga mencakup peningkatan badan jalan di sisi timur Jalan Tjilik Riwut.
"Kalau di Tjilik Riwut itu sudah hampir 100 persen," ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, pengerjaan drainase di Jalan DI Panjaitan masih berlangsung dan membutuhkan percepatan agar dapat diselesaikan sesuai target kontrak.
"Kalau Di Panjaitan masih panjang, tetapi kami targetkan sebelum Desember atau Desember awal bisa selesai," ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Mentana menjelaskan, percepatan pekerjaan menjadi perhatian penting mengingat wilayah Kotim mulai memasuki periode menjelang musim hujan. Intensitas hujan yang tinggi dikhawatirkan dapat menghambat proses pengerjaan, terutama pada pekerjaan konstruksi saluran air.
Karena itu, pihaknya meminta kontraktor dan seluruh pihak terkait memanfaatkan kondisi cuaca yang masih mendukung untuk memaksimalkan pekerjaan.
"Iya, kalau hujan ya jelas mengganggu nantinya. Makanya kita optimalkan sebelum hujan, kemudian hari-hari ini yang enggak hujan ya harus optimal," tegasnya.
Berdasarkan kontrak kerja, pembangunan drainase di Jalan DI Panjaitan memiliki nilai anggaran sebesar Rp7,177 miliar. Proyek tersebut mulai dikerjakan pada 10 Juli dan memiliki batas waktu penyelesaian hingga 7 Desember 2026.
Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan target waktu, Mentana juga meminta pengawasan dilakukan secara maksimal. Pengawasan tersebut melibatkan pejabat pembuat komitmen (PPK), pengawas lapangan, kontraktor hingga konsultan pengawas. (f1/sb)
