TEGAS! Ormas Terlibat Premanisme, Pemkab Kotim Tidak Berikan Toleransi
SB, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat aksi premanisme, intimidasi hingga pemerasan dengan mengatasnamakan organisasi.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kotim, Alang Arianto, saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas Kabupaten Kotim, Jumat (13/11/2026).
Alang mengatakan, keberadaan ormas seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat serta mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Namun, aktivitas organisasi harus tetap berjalan sesuai aturan hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Menurutnya, belakangan ini muncul potensi tindakan premanisme yang dilakukan kelompok tertentu dengan berlindung di balik nama organisasi. Selain meresahkan masyarakat, tindakan tersebut juga berpotensi merusak iklim investasi dan mengganggu keamanan serta kondusivitas daerah.
"Jika aktivitas ormas sudah mengarah pada tindakan premanisme, intimidasi, pemerasan atau ranah pidana lainnya, pemerintah daerah tidak akan segan untuk langsung melimpahkannya kepada aparat penegak hukum guna diproses secara tegas," tegas Alang.
Untuk mencegah penyimpangan tersebut, Pemkab Kotim melalui Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas seluruh organisasi kemasyarakatan.
Pengawasan dilakukan secara bertahap, mulai dari langkah preventif melalui pembinaan, sosialisasi dan edukasi hingga pemberian teguran tertulis secara berjenjang apabila ditemukan pelanggaran administratif.
Alang juga mengingatkan agar pengurus ormas tidak mengambil alih tugas dan kewenangan aparat penegak hukum. Setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
"Saya mengimbau kepada seluruh pengurus ormas, jangan melakukan tindakan yang menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Mari kita kedepankan cara-cara yang dialogis, humanis dan selalu bergerak di dalam koridor hukum yang berlaku," ujarnya.
Selain pengawasan, Pemkab Kotim juga menekankan pentingnya legalitas dan ketertiban administrasi bagi setiap ormas yang beraktivitas di daerah tersebut. Setiap organisasi diwajibkan terdaftar secara resmi serta memenuhi seluruh persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Alang, tertib administrasi bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen organisasi, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada anggota, masyarakat dan pemerintah daerah.
"Setiap ormas yang bergerak di Kotim wajib terdaftar secara resmi dan memenuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tertib administrasi merupakan wujud tanggung jawab moral organisasi kepada anggotanya, masyarakat dan pemerintah daerah," terangnya.
Melalui sosialisasi yang mengangkat tema tertib administrasi tersebut, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan organisasi kemasyarakatan.
Alang berharap seluruh ormas di Kotim dapat menjalankan perannya secara positif, berkontribusi dalam pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Jadilah ormas yang aktif, inovatif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kotim. Tetap posisikan Pancasila sebagai landasan utama," pungkasnya. (f1/sb)
