Rekrutmen CPNS, Pemkab Kotim Tunggu Kepastian Pusat
SB, SAMPIT - Rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga kini belum memiliki kepastian. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait persetujuan formasi maupun jadwal pelaksanaan seleksi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makkalepu mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah mengusulkan sebanyak 365 formasi CPNS untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut.
Namun, usulan itu masih dalam pembahasan pemerintah pusat. Hingga saat ini, Pemkab Kotim belum menerima pemberitahuan resmi mengenai jumlah formasi yang disetujui maupun kepastian waktu pelaksanaan rekrutmen.
“Kami sampai saat ini belum mendapat informasi resmi terkait hasil formasi yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Untuk formasi daerah, kami sudah mengusulkan dan yang kami tindak lanjuti baru sejauh itu. Komunikasi dengan staf di Kemenpan juga masih berjalan, jadi ditunggu saja karena masih dalam proses di sana,” kata Kamaruddin, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, jumlah usulan sebanyak 365 formasi tersebut masih tetap seperti pengajuan awal. Kebutuhan pegawai paling banyak dialokasikan untuk tenaga guru, disusul sejumlah formasi tenaga kesehatan.
Terkait informasi yang beredar mengenai kemungkinan pembukaan seleksi CPNS pada November atau akhir tahun ini, Kamaruddin meminta masyarakat tidak menjadikannya sebagai kepastian. Sebab, hingga sekarang belum ada kebijakan tertulis dari pemerintah pusat yang diterima pemerintah daerah.
“Kalau di media sosial ada yang bilang November dan seterusnya. Tapi kami selalu mendasarkan dari kebijakan tertulis yang disampaikan. Karena sampai sekarang kami belum dapat, maka kami belum bisa menyampaikan seperti apa nanti pelaksanaannya,” tegasnya.
Menurutnya, setelah pemerintah pusat menetapkan formasi, biasanya instansi daerah yang memperoleh alokasi akan mendapatkan arahan teknis mengenai tahapan dan mekanisme pelaksanaan seleksi.
Pembahasan tersebut dapat dilakukan melalui forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), termasuk penyampaian petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi instansi penerima formasi.
Dalam proses rekrutmen tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) biasanya berperan sebagai panitia seleksi nasional (Panselnas), sedangkan pemerintah daerah mengikuti ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
“Biasanya setelah penetapan formasi, instansi yang mendapatkan alokasi diundang ke FGD ataupun ada petunjuk pelaksanaan selanjutnya. Kami sampai sekarang belum ada informasi itu,” tambahnya.
Kamaruddin menambahkan, penetapan alokasi formasi umumnya disampaikan melalui surat keputusan kepada instansi penerima sebelum diumumkan secara terbuka.
Namun, sampai saat ini BKPSDM Kotim belum menerima surat keputusan penetapan formasi, undangan pembahasan teknis, maupun pemberitahuan resmi lainnya terkait usulan 365 formasi tersebut. (f1/sb)
