Lewati ke konten utama
DPRD Kotawaringin Timur

DPRD Kotim Minta Pemda Data Petani Gagal Panen Wilayah Selatan Akibat Kekeringan

Redaksi 21-11-2026, 13:03 WIB 2 menit baca
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur

DPRD Kotim Minta Petani Terdampak Kekeringan Didata, Gagal Panen Jadi Perhatian

 

SB, SAMPIT - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan terhadap petani di wilayah selatan yang terdampak kemarau panjang. Langkah tersebut dinilai penting agar petani yang mengalami kekeringan hingga gagal panen bisa mendapatkan bantuan dan program pemulihan.

Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur mengatakan, kondisi petani di wilayah selatan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pasalnya, kemarau panjang menyebabkan lahan pertanian mengering sehingga aktivitas bercocok tanam terganggu. Bahkan, sejumlah petani dilaporkan mengalami gagal panen.

"Petani di wilayah selatan ini harus menjadi perhatian pemerintah. Mereka terdampak kemarau panjang, lahan menjadi kering sehingga tidak bisa bertani seperti biasanya, bahkan sempat gagal panen," kata Rudianur, Sabtu (21/11/2026).

Menurut anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kotim tersebut, wilayah selatan selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil padi. Karena itu, terganggunya sektor pertanian akibat kekeringan turut berdampak terhadap penghasilan dan perekonomian masyarakat setempat.

Meski hujan mulai turun dalam beberapa waktu terakhir, kondisi tersebut belum sepenuhnya memulihkan lahan pertanian. Ketersediaan air masih menjadi kendala bagi petani untuk kembali mengolah sawah dan memulai musim tanam.

"Memang sekarang sudah mulai turun hujan, tetapi belum cukup untuk membuat petani bisa kembali melakukan cocok tanam secara maksimal. Sebelumnya ada yang mengalami gagal panen akibat kemarau," ujarnya.

Rudianur menilai, pendataan perlu segera dilakukan untuk mengetahui jumlah petani terdampak, kondisi lahan pertanian, serta besaran kerugian yang dialami. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk bantuan yang tepat sasaran.

Ia juga menyoroti rencana pemerintah melakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mendapatkan bantuan. Menurutnya, perhatian serupa juga harus diberikan kepada petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan.

"Kalau pemerintah melakukan pendataan masyarakat yang terdampak karhutla untuk diberikan bantuan, saya kira petani yang sawahnya terdampak kekeringan juga perlu didata. Karena yang mereka hadapi ini bukan hanya karhutla, tetapi juga kekeringan," tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Ia berharap pendataan dilakukan secara menyeluruh sehingga seluruh petani yang mengalami dampak kemarau panjang dapat terakomodasi dan tidak terlewat dalam program bantuan pemerintah.

Selain pendataan dan bantuan, Rudianur juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menyiapkan langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian. Upaya tersebut diperlukan agar petani tetap dapat mengolah lahan dan kembali melakukan penanaman meskipun kondisi cuaca serta ketersediaan air belum sepenuhnya stabil. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard