Lewati ke konten utama
Kotawaringin Timur

Dewan Harapkan Stabilitas Harga Pangan dan Harga Elpiji

Redaksi 12-10-2022, 10:47 WIB 1 menit baca
DOK DPRD KOTIM
DOK DPRD KOTIM

SB, SAMPIT - Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sangat mendukung atas pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran, ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pangan pada Sabtu (8/10/2022) lalu.

Gubernur menyampaikan terkait pengendalian inflasi, harus ada tindakan nyata, dari Satgas Kabupaten Kotim terkait harga kebutuhan pokok, agar bisa dikendalikan.

"Pernyataan Gubernur sangat beralasan, karena Kota Sampit merupakan wilayah yang berkontribusi besar terhadap inflasi. Sehingga pengendalian inflasi, mulai jangka pendek maupun jangka panjang segera dilakukan, agar bisa menekan lonjakan harga di daerah ini," ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotim Juliansyah T, S.Sos.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan untuk pengendalian inflasi jangka pendek, DPRD Kotim meminta pemerintah daerah bisa terus menjaga stabilitas harga pangan, dan mengendalikan harga elpiji, karena saat ini mulai naik drastis dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Jangka panjang, jadi pemerintah daerah wajib mewujudkan untuk ketahanan pangan, agar bisa jadi produsen," tegasnya.

Lanjutnya, sebenarnya masalah utama inflasi ini, adalah terkait harga pangan dan energi, akibatnya berdampak ke sektor lainnya. Apalagi ada kebijakan pemerintah yang melakukan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, dan harus mendapatkan perhatian, agar menjaga stabilitas ketersediaan, serta harga bahan pangan.

"Kita meminta pemerintah daerah menjaga kestabilan harga bahan pangan, pasalnya hal itu yang menyumbang inflasi daerah. Kunci lainnya harus dilakukan pemerataan distribusi, agar tidak ada harga komoditas melambung tinggi atau hilang di pasaran,” jelasnya.

Guna mengatasi masalah ini, kata Juliansyah, agar berbagai pihak terus bersinergi dalam upaya pengendalian inflasi. Sebab harus diakui semua butuh kebersamaan, dan kerjasama yang baik.

"Langkah antisipasi harus dilakukan, dan itu untuk menahan lonjakan pemerataan distribusi sejumlah komoditas," tandasnya. (ok)

 

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard