SB, PALANGKA RAYA - Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM) yang terdiri dari beberapa mahasiswa yang ada di Kota Palangka Raya, baik itu UMPR, UPR, IAIN, GMNI, GMKI, KMHDI, melakukan aksi damai di depan kantor Gubernur Kalteng, Selasa (25/10/2022).

Mahasiswa tersebut datang menuju Kantor Gubernur, dengan berjalan kaki sembari membentangkan spanduk apa kabar visi misi ?.

Koordinator Lapangan Ahmad Fauzi mengatakan, kedatangan pihaknya di halaman kantor Gubernur Kalteng ini bertujuan untuk meminta Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bisa menepati janji-janji politik yang pernah diucapkan. 

"Dalam hal ini, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan kami disini, yakni menuntut gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan visi, misi, dan janji-janji politik yang diberikan kepada masyarakat Kalteng, kemudian menuntut pemerintah daerah Kalteng, agar lebih serius dalam hal mensejahterakan masyarakat Kalteng,"ucapnya. 

Kemudian menuntut pemerintah daerah Kalteng, untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur, dan aksesibilitas penghubung antar kabupaten dan kota di Kalteng.

"Menuntut dan mendesak pemerintah daerah Kalteng, untuk dapat mengatasi masalah banjir yang dalam 2 tahun ini rutin terjadi di setiap musim penghujan, selanjutnya menuntut pemerintah daerah Kalteng untuk mewujudkan reformasi birokrasi, yang berintegritas terhadap tenaga kontrak berkaitan dengan hak-hak tenaga kontrak," tambahnya. 

Selanjutnya menuntut pemerintah daerah Kalteng, untuk mendesak DPRD Kalteng agar menyuarakan tentang RKUHP, RUU Sisdiknas, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.

"Menuntut pemerintah daerah Kalimantan Tengah untuk dapat mengeluarkan regulasi, tentang tambang rakyat yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kalteng," lanjutnya.

Meminta pemerintah daerah Kalteng, untuk mewujudkan daya saing SDM Kalimantan Tengah dalam sektor pendidikan dan kesehatan (stunting).

"Terakhir menuntut pemerintah daerah Kalteng untuk menyelesaikan permasalahan terkait Food Estate, dan apa yang kami sampaikan dalam aksi ini kami tunggu jawaban dari pemerintah kurang lebih ditunggu selambat-lambatnya 3×24 jam, dan jika tidak terpenuhi maka kami akan kembali dengan massa aksi yang lebih banyak lagi," tandasnya. (kn)