SB, SAMPIT - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotim, Ahyar Umar terancam akan dilaporkan ke lembaga adat. Karena dia dianggap mencemarkan nama Ketua DAD Kotim Halikinnor dengan berupaya menariknya ke pusaran kasus yang menjerat KONI Kotim.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DAD Gahara bersama dengan unsur pengurus DAD Kotim Ahmad Yani dan Tjumbie, saat melakukan pertemuan dengan wartawan pada Kamis, (30/5/2024).

Bahkan DAD pun langsung menggelar rapat terbatas menyikapi pernyataan Ahyar Umar yang dianggap menyudutkan Halikinnor yang juga Bupati Kotim tersebut.

"Kami akan melaporkan oknum Ketua KONI Kotim ke lembaga adat atas pernyataanya terhadap ketua DAD Kotim. Bagi kami ini adalah sebuah pelanggaran adat yang harus dipertanggungjawabkannya," terang Gahara Wakil Ketua DAD Kotim bersama dengan unsur pengurus DAD Kotim AHmad Yani dan Tjumbie.

Selain melaporkan Ahyar Umar pihaknya juga akan melaporkan ke Dewan Pers salah satu media online di Jakarta yang seolah-olah membuat framing bahwasanya Halikinnor adalah pihak paling bertanggungjawab dalam perkara itu.

"Parahnya disini mereka itu hanya berdasarkan ucapan dari seorang Ahyar saja dan menjadikan judul, padahal itu bukan kapasitas Ahyar untuk membuat pernyataan demikian karena dia bukan jaksa penyidik," ujarnya.

Selain itu ia menyebutkan adanya video-video Ahyar yang berupaya menarik orang lain ke perkara itu untuk bertanggungjawab sudah mereka kantongi.

Mereka menilai ada pihak lain yang juga turut menunggangi kasus ini sehingga seolah-olah harus bupati yang bertanggungjawab. Padahal kasus itu objeknya adalah KONI Kotim dibawah komando Ahyar sendiri yang tidak beres dalam mengelola dana hibah sekitar Rp 30 miliar dari pemerintah daerah tersebut.

"Saya melihat yang bersangkutan ini sudah ketakutan duluan, padahal status hukumnya masih saksi saja kenapa seperti orang panik saja dan berupaya menarik orang lain masuk dalam pusaran kasusnya tersebut,'ujar dia.

Gahara justru menantang agar Ahyar seharsunya tidak berlaku demikian, kalaupun ad aketerlibatan bupati dalam kasusnya harusnya dia bisa melaporkan kasus disertai alat bukti.

"Kalau gentelmen lapor dong ke penegak hukum dengan bukti-buktinya jangan koar-koar di media begitu saja," tandasnya. (f1/SB)