Fraksi PDIP DPRD Kotim Menilai Capaian Anggaran 2023 Cukup Baik
SB, SAMPIT - Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotim menilai pendapatan dan realisasi APBD tahun anggaran 2023 merupakan capaian yang baik. Meskipun masih ada beberapa kekurangan yang menjadi catatan pihaknya.
"Mengacu pada realisasi anggaran tahun 2023 lalu yang cukup baik, kami berharap tahun 2024 ini pemerintah daerah memperhatikan lagi disiplin anggaran,” kata anggota Fraksi PDIP DPRD Kotim, Cici Desylia, Jumat (14/6/2024).
Pihaknya menilai realisasi pendapatan dan belanja daerah yang tak capai target, hingga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) terlalu besar.
Dimana realisasi pendapatan daerah Kotim pada tahun 2023 sebesar Rp2.100.930.078.345 hanya mencapai 91,44 persen dari target Rp2.297.523.592.136, di antaranya disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya Rp374.879.069.055 atau 69,67 persen dari target sebesar Rp538.077.621.136.
"Hal ini perlu dicari permasalahannya untuk diupayakan solusinya, mengingat masih besarnya peluang pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya di Kotim," ujar Cici Desylia.
Kemudian, realisasi belanja daerah Kotim tahun 2023 hanya sebesar 83,82 persen atau Rp2.060.149.352.101 dari target Rp2.457.932.557.380. Artinya, anggaran belanja yang tidak terserap sebesar 16,18 persen atau Rp397 miliar lebih. Penyerapan anggaran belanja daerah tersebut tergolong masih kurang maksimal, sehingga ada beberapa program kegiatan yang belum terlaksana.
Oleh sebab itu, Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah agar pada 2024 ini dan seterusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan disiplin anggaran untuk melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan dalam APBD.
Selanjutnya, laporan Silpa sebesar Rp234.106.773.908 dianggap sebagai angka yang terlalu besar dan hal ini menunjukkan lemahnya sisi perencanaan anggaran.
Sebab, semestinya sisa anggaran sebesar ini bisa dialihkan ke program lain yang lebih dibutuhkan masyarakat pada tahun anggaran 2023 lalu.
"Sekali lagi kami berharap hal ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah bersama OPD terkait agar meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, sehingga program yang direncanakan bisa dilaksanakan, utamanya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutupnya. (f1/sb)
