Pemkab Lamandau Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional Secara Virtual
SB, NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (4/6/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lamandau dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Thohir.
Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, Muhamad Irwansyah, Asisten II, perwakilan TNI dan Polri, serta jajaran dinas terkait.
Agenda utama rakor membahas evaluasi inflasi nasional serta tindak lanjut pelaksanaan enam program prioritas Presiden RI, diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, program Sekolah Rakyat, dan pendirian SMA Unggul Garuda (SUGAR).
Dalam pemaparannya, Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program-program prioritas tersebut guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P menyampaikan, bahwa pada minggu ke-5 Mei 2025 terjadi deflasi nasional sebesar 0,37%.
Inflasi tahunan pada Mei 2025 juga tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, sedangkan 7 provinsi lainnya mencatatkan inflasi.
Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional, Arif Prasetyo Adi, mengungkapkan beberapa komoditas pangan yang memerlukan perhatian karena harganya berada di luar kisaran Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, gabah kering giling (GKG), bawang putih, daging kerbau impor, serta berbagai jenis beras.
Untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi, Badan Pangan Nasional terus mengintensifkan berbagai program, termasuk pemantauan harga pangan, gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitas distribusi pangan, penguatan peran kios pangan, penyaluran cadangan beras pemerintah (SPHP), serta bantuan pangan lainnya.
Rakor ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya melalui pengendalian inflasi dan pelaksanaan program-program strategis. (sb/*)
