SB, RIAU – Pemerintah melalui Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara (PPDN) secara resmi meluncurkan program pemanfaatan sisa stockpile bijih bauksit di Desa Tanjung Moco, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada Senin (28/7/2025).

Peluncuran ini dipimpin oleh Plt Wakil Jaksa Agung RI Asep Nana Mulyana bersama Wakil Menko Polhukam RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus dan jajaran Tim Desk PPDN.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara melalui pemanfaatan sisa hasil tambang dari para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang selama ini tidak bisa dimanfaatkan karena terbentur larangan ekspor bahan mentah sebagaimana diatur dalam Pasal 112 PP No 23 Tahun 2010.

“Tumpukan bijih bauksit ini telah menjadi masalah lingkungan dan ekonomi selama lebih dari 10 tahun. Hari ini, berkat kerja keras dan kepemimpinan Desk PPDN, kita berhasil menjadikannya sumber penerimaan negara,” tegas Asep dalam sambutannya.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, total volume sisa stockpile bauksit di wilayah Kepulauan Riau mencapai sekitar 5 juta metrik ton, dengan estimasi nilai sekitar USD 20 per ton. Bila dikonversi, potensi penerimaan negara dari hasil pelelangan mencapai Rp1,4 triliun, yang akan dikelola sebagai Barang Milik Negara (BMN) Minerba, sesuai Pasal 184 PP No. 96 Tahun 2021.

Program ini menjadi solusi konkret atas stagnasi yang terjadi sejak larangan ekspor mineral mentah diberlakukan pada 2014. Upaya ini dimotori oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani yang memimpin Tim Pokja PPDN lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

Wakil Menko Polhukam Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi lintas lembaga, mengakhiri ego sektoral dan mengubah persoalan menjadi peluang.

“Bijih bauksit yang tadinya menjadi beban lingkungan, kini menjadi kontribusi bagi negara. Nilainya bukan kecil potensi Rp1,4 triliun adalah bukti bahwa kerja bersama menghasilkan solusi nyata,” ujar Lodewijk.

Dalam kesempatan tersebut, ia secara resmi meluncurkan program pemanfaatan stockpile bauksit Kepri, dan menyatakan program ini sebagai pilot project nasional dalam penanganan tambang terbengkalai.

Sekretaris JAM-Intel, Sarjono Turin dalam laporannya menyampaikan bahwa potensi ini ditemukan melalui pemetaan lapangan dan dikonfirmasi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) koordinasi daerah.

“Potensi ini bukan bagian dari penerimaan yang kami catat di semester I. Ini adalah pendapatan tambahan yang menunjukkan betapa besarnya peluang devisa negara jika kita proaktif,” jelas Sarjono.

Ke depan, Desk PPDN akan melakukan inventarisasi aset tambang non-produktif di daerah lain dan mendorong terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) khusus mengenai tata kelola aset tambang yang belum memiliki kejelasan hukum.

Kegiatan launching dan konferensi pers ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari Desk PPDN, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau dan Forkopimda, Walikota Tanjungpinang, Bupati Bintan, serta para tokoh masyarakat dan awak media nasional maupun daerah. (*)