Warga Soroti Anggaran Pembangunan MCK Rp 126,7 Juta di Desa Jemaras
SB, SAMPIT -Warga Desa Jemaras menyoroti dua unit pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK) dengan nilai anggaran senilai Rp126,7 juta. Mereka menganggap nominal ini terlalu besar untuk ukuran bangunan sederhana berukuran 2x3 meter.
Diketahui pembangunan dua unit fasilitas umum mandi, cuci dan kakus (MCK) di Desa Jemaras, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggunakan dana desa.
Pekerjaan MCK yang ditargetkan selesai dalam 30 hari kalender itu dikerjakan di dua titik pemukiman, salah satunya berada di kawasan RT 005. Namun, anggaran yang mencapai hampir Rp127 juta langsung menuai sorotan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Camat Cempaga Adi Chandra mengaku sudah membentuk tim untuk melakukan pengecekan awal terkait proyek tersebut.
Ia menyebut, penghitungan sementara akan selesai dalam beberapa hari ke depan sebelum hasil evaluasi resmi dilaporkan.
“Memang kalau dilihat, pekerjaan dilakukan di dua tempat dengan dana Rp126 juta lebih. Saya sudah menghitung secara awal, mungkin 4 sampai 5 hari ke depan hasil perhitungan keluar, baru kita buat rekomendasi," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, jika nantinya memang ada kelebihan anggaran, akan pihaknya sampaikan kepada pemerintah desa dan ditembuskan ke inspektorat.
Dirinya juga menyebut, evaluasi detail terkait kewajaran penggunaan anggaran proyek akan dilakukan oleh pihak inspektorat. Namun, kecamatan tetap melakukan penghitungan tahap awal untuk melihat apakah pekerjaan tersebut rasional atau tidak.
“Kalau ada kelebihan, tentu kami sarankan dikurangi. Evaluasi ini bagian dari pengawasan agar penggunaan Dana Desa tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tambahnya.
Camat juga menegaskan bahwa pengecekan langsung di lapangan sudah dilakukan. Salah satu titik pembangunan berada di kawasan RT 005, sementara titik lainnya juga masih di wilayah Desa Jemaras. Hasil pengawasan sementara masih menunggu analisis lanjutan.
“Artinya kami sudah melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap proyek tersebut, tetapi hasil evaluasi resminya masih menunggu. Setelah itu baru bisa kami sampaikan rekomendasi yang lebih detail,” ujarnya.
Kasus pembangunan MCK ini menjadi sorotan karena anggaran yang dianggap cukup besar dibandingkan ukuran bangunan.
Warga berharap pemerintah dapat lebih transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara maksimal. (f1/sb)
