Pemkab Seruyan Perkuat Penanganan Karhutla, Siap Tindaklanjuti Arahan Presiden
SB, KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan memperkuat langkah antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya perhatian pemerintah terhadap potensi kebakaran pada puncak musim karhutla 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Seruyan, H Supian SAg, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) antara pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Senin (7/9/2026).
Rakor yang membahas penanggulangan dan penanganan puncak karhutla tahun 2026 itu digelar secara daring melalui zoom meeting. Di Kabupaten Seruyan, kegiatan tersebut diikuti langsung H Supian bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Seruyan.
H Supian mengatakan, rakor tersebut menjadi bagian penting dalam menyamakan langkah antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan dan seluruh pihak terkait dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Jadi, kegiatan tadi kami bersama-sama mengikuti zoom meeting terkait dengan masalah penanganan karhutla,” ujar H Supian.
Menurutnya, Pemkab Seruyan memberikan perhatian serius terhadap persoalan karhutla, terlebih setelah adanya arahan Presiden Republik Indonesia mengenai penguatan penanggulangan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Masalah karhutla ini sudah menjadi masalah nasional. Karena itu, kita harus bersama-sama melakukan langkah pencegahan maupun penanganan secara cepat dan tepat,” tegasnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rakor, terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan lebih serius dalam menghadapi potensi karhutla. Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam upaya pengendalian kebakaran.
“Kita mendapatkan informasi bahwa ada beberapa daerah yang memang perlu penanganan serius, termasuk di Kalimantan Tengah,” katanya.
H Supian memastikan Pemkab Seruyan tidak akan tinggal diam. Arahan Presiden akan segera ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi dengan seluruh unsur terkait di daerah.
“Terkait dengan perintah Bapak Presiden, kami Pemerintah Kabupaten Seruyan bersama Forkopimda, TNI-Polri dan pihak lainnya tentu menanggapi ini dengan serius,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi karhutla, mengingat penanganan bencana tersebut tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah.
“Kami sangat mendukung dan siap segera melaksanakan penanganan masalah karhutla ini, khususnya di wilayah Kabupaten Seruyan,” tandasnya.
Pemkab Seruyan juga mendorong seluruh pihak, termasuk perusahaan pemegang HGU dan PBPH, untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah pencegahan di wilayah masing-masing. Dengan koordinasi yang lebih kuat, potensi kebakaran diharapkan dapat ditekan sehingga tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas. (sb/*)
