seputarborneo.news@gmail.com

082253082672

Wabup Katingan Hadiri Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Kalteng

by Redaksi - Tanggal 30-10-2025,   jam 02:48:39
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergitas Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalteng. (FOTO:ISTIMEWA)

SB, PALANGKA RAYA – Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergitas Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah. Acara ini dipimpin oleh Kedeputian Bidkor Kamtibmas Kemenko Polkam RI bersama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo, Kamis (30/10/2025).

Rapat koordinasi berlangsung di Ballroom Seruyan 3, Lantai 2, M Bahalap Hotel, Kota Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mencegah dan menangani konflik sosial di wilayah Kalimantan Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus menyampaikan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan harmoni sosial di masyarakat. Ia menambahkan bahwa setiap pihak harus aktif berperan serta dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini, serta bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.

Firdaus menegaskan, sinergi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi seluruh warga Kalimantan Tengah.

“Ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk memastikan setiap potensi konflik dapat dikelola dengan baik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” ujar Firdaus. Ia menekankan bahwa pendekatan proaktif dan kolaboratif sangat penting, terutama di tengah dinamika sosial dan keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menambahkan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat merupakan fondasi utama untuk menjaga stabilitas sosial. Ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan strategi penanganan konflik sosial di tingkat daerah.

Acara rapat koordinasi diakhiri dengan penyusunan rekomendasi strategis yang mencakup peningkatan komunikasi antarinstansi, penguatan kapasitas aparat di lapangan, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan ketertiban. Para peserta juga sepakat untuk melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi langkah-langkah yang telah disepakati.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan Kalimantan Tengah tetap menjadi provinsi yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh warganya. (sb)