Lewati ke konten utama
Provinsi

Pastor Yohan Kopong Keluarkan Surat Terbuka Bencana Tapanuli Sumut

Redaksi 29-11-2025, 09:35 WIB 2 menit baca
Pastor Paroki Joan Don Bosco Sampit, RP Yohan Kopong Tuah
Pastor Paroki Joan Don Bosco Sampit, RP Yohan Kopong Tuah

SB, SAMPIT – Pastor Paroki San Joan Don Bosco Sampit, RP Yohan Kopong Tuan MSF, menyampaikan seruan keras kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak hanya fokus pada penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Selatan, tetapi juga menindak perusahaan serta oknum yang diduga merusak hutan.

Seruan itu ia sampaikan melalui Surat Terbuka Misionaris Borneo yang beredar luas, Jumat (28/11/2025).

Menurut Pastor Yohan, bencana yang merenggut korban jiwa dan merusak pemukiman warga itu bukan semata-mata fenomena alam, tetapi akibat langsung dari pembabatan hutan secara masif oleh perusahaan yang tidak diawasi secara ketat.

“Banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli adalah buah dari ketamakan dan kerakusan manusia,” tegasnya, Sabtu (28/11/2025).

Ia menilai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini tidak lepas dari lemahnya penindakan terhadap perusahaan dan oknum pejabat yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi kepentingan pribadi.

Banyak masyarakat yang peduli lingkungan, katanya, justru harus berhadapan dengan aparat ketika menyuarakan penolakan.

Menurutnya, Presiden Prabowo perlu mengubah pola penanganan bencana yang selama ini cenderung hanya bergerak setelah bencana terjadi.

"Stop meniru mental pejabat sebelumnya yang baru berteriak ketika bencana sudah merenggut nyawa rakyat,” ujarnya.

Pastor Yohan menegaskan bahwa upaya bantuan, perbaikan rumah, dan pemulihan pascabencana memang diperlukan, namun tidak akan berdampak jangka panjang jika akar persoalan, yakni kerusakan hutan, tetap dibiarkan. 

Ia menyebut langkah paling mendesak saat ini adalah reformasi menyeluruh dalam pengawasan dan perlindungan lingkungan.

Dalam surat itu, ia juga mengkritik keras penggunaan aparat untuk mengamankan aset perusahaan yang diduga merusak hutan, sementara masyarakat yang mempertahankan hutan justru dianggap pengganggu.

“Masyarakat sipil yang ramah lingkungan ditangkap, sementara perusahaan yang merusak dibiarkan. Ini ironi,” katanya.

Ia meminta Presiden Prabowo untuk memulai apa yang ia sebut sebagai “pertobatan ekologis”, yaitu keberanian menindak tegas siapa pun yang merusak hutan, termasuk oknum pejabat dan perusahaan besar. 

Menurutnya, langkah itu jauh lebih penting daripada sekadar memberikan bantuan sementara.

Pastor Yohan juga menegaskan bahwa pemerintah wajib memastikan hutan tetap terjaga agar bencana serupa tidak kembali terulang.

“Kalau bapak mau serius, maka yang pertama dilakukan adalah menjaga hutan, bukan hanya datang setelah bencana,” ujarnya menekankan.

Ia menyebut darurat lingkungan saat ini sebagai bentuk konflik baru antara manusia dan alam.

Kerusakan hutan, air sungai yang keruh, hingga tanah yang tidak lagi subur menjadi tanda bahwa alam semakin tersakiti akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali.

Pastor Yohan berharap Presiden Prabowo benar-benar mengambil langkah konkret untuk menindak perusak hutan.

Ia meyakini bahwa keselamatan rakyat dan pencegahan bencana ke depan sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam menghadirkan keadilan ekologis bagi seluruh masyarakat Indonesia. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard