SB, SAMPIT - Kelangkaan pupuk subsidi yang memicu kemarahan petani di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), diduga akibat penyaluran yang tidak sesuai aturan.

Kepala Desa Lampuyang, Muksin, mengaku baru mengetahui persoalan tersebut setelah terjadi keributan di salah satu kios pupuk pada Senin (26/1/2026).

“Informasinya saya baru tahu sekitar jam 10 pagi. Terus terang kami juga kaget,” kata Muksin saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).

Keributan itu terekam dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, petani memprotes kios pupuk di Jalan Seranggas RT 7 karena pupuk subsidi selalu habis dalam waktu singkat.

Kondisi itu membuat petani frustrasi hingga mengancam akan meninggalkan tanaman padi dan beralih ke kelapa sawit.

Menurut Muksin, persoalan penyaluran pupuk subsidi di wilayah Teluk Sampit bukan hal baru. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

“Penyaluran pupuk di Teluk Sampit memang sering bermasalah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyaluran pupuk subsidi mencakup empat desa, yakni Desa Lampuyang, Kuin Permai, Regei Lestari, dan Parebok. Total luas lahan pertanian di wilayah tersebut mencapai belasan ribu hektare.

“Dengan luasan sebesar itu, seharusnya distribusi pupuk bisa tertib dan sesuai aturan,” tegasnya.

Muksin menyebutkan, pupuk subsidi yang seharusnya diterima petani padi terdiri dari tiga jenis, yaitu urea, NPK, dan KCL. Namun, jumlah pupuk yang diterima petani jauh dari kebutuhan ideal.

“Dalam satu hektare itu idealnya sekitar satu ton pupuk per musim tanam. Tapi di lapangan, petani hanya dapat lima sampai enam sak,” ungkapnya.

Alasan yang sering disampaikan pihak kios, lanjut Muksin, adalah keterbatasan kuota atau gangguan sistem.

“Alasannya selalu sama, kuota tidak cukup atau aplikasinya error,” katanya.

Ia menduga pupuk subsidi tersebut justru dialihkan ke luar desa dan dijual ke perkebunan kelapa sawit yang tidak berhak menerima pupuk subsidi.

“Datang pagi habis, datang siang habis. Tapi kenyataannya pupuk itu keluar desa dan dijual ke petani sawit. Ini jelas tidak sesuai aturan,” tegas Muksin.

Selain itu, persoalan kartu tani juga menjadi keluhan utama petani. Muksin mengatakan, kartu tani yang sebelumnya diserahkan oleh Dinas Pertanian tidak seluruhnya dibagikan kepada petani.

“Ada petani yang dibilang datanya hangus atau terbakar kalau tidak menebus pupuk. Padahal namanya tetap ada dan malah digunakan untuk pengambilan pupuk,” jelasnya.

Ia menyebut praktik tersebut sudah terjadi sejak sekitar tahun 2020 dan memicu kemarahan petani hingga memuncak pada insiden di kios pupuk.

“Masyarakat merasa dipermainkan bertahun-tahun,” ujarnya.

Untuk mencegah aksi anarkis, Muksin mengimbau warga agar mengumpulkan bukti dugaan penyelewengan pupuk subsidi.

“Kalau memang ada pengangkutan malam hari, silakan didokumentasikan. Kadang jam 11 malam atau jam 12 malam pupuk diangkut,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah desa bersama tiga desa lain di Kecamatan Teluk Sampit berencana menggelar pertemuan lintas desa untuk mencocokkan data penerima pupuk dari masing-masing kelompok tani.

“Nanti kita evaluasi bersama, berapa sebenarnya pupuk yang diterima petani dan berapa yang keluar tanpa sepengetahuan desa,” jelas Muksin.

Ia berharap persoalan pupuk subsidi ini segera ditangani secara serius oleh pihak berwenang agar petani tidak benar-benar meninggalkan sawah.

“Kalau dibiarkan terus, ancaman petani meninggalkan padi itu bisa jadi kenyataan,” pungkasnya. (f1/SB)