Reses di Baamang, Sigit K Yunianto Serap Aspirasi Infrastruktur dan Energi
SB, SAMPIT - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Sigit Karyawan Yunianto, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses perseorangan di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sabtu (28/2/2026).
“Usulan yang paling banyak disampaikan masyarakat masih didominasi persoalan infrastruktur,” ujar Sigit.
Sigit mengakui, di tengah kondisi efisiensi anggaran, APBD kabupaten belum tentu mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan yang diusulkan masyarakat. Meski demikian, aspirasi tersebut tetap menjadi perhatian untuk diperjuangkan.
Menurutnya, perbaikan jalan lingkungan masih memungkinkan direalisasikan melalui APBD kabupaten maupun dana aspirasi anggota DPRD setempat, terutama jika anggarannya tidak terlalu besar.
“Kalau jalan lingkungan dan nilainya tidak terlalu besar, saya kira APBD kabupaten masih bisa mengalokasikan. Bahkan anggota DPRD kabupaten bisa menggunakan dana aspirasinya,” katanya.
Selain infrastruktur, persoalan energi juga menjadi sorotan dalam reses tersebut. Keluhan masyarakat mencakup sarana dan prasarana kelistrikan dari PLN hingga distribusi energi bersubsidi seperti LPG dan BBM.
“Banyak keluhan berkaitan dengan energi, baik sarana-prasarana PLN maupun distribusi LPG dan BBM. Energi bersubsidi ini hampir di semua tempat ada permasalahan. Tidak semuanya yang berhak justru mendapatkan,” tegasnya.
Ia menilai listrik kini menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sigit pun menyoroti masih adanya desa-desa di wilayah pedalaman yang belum menikmati akses listrik secara maksimal.
“Khususnya daerah pedalaman, ini yang menjadi keprihatinan saya. Ada sekitar 25 desa yang perlu dicek kembali,” ungkapnya.
Sigit juga menyoroti persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas perhubungan. Dengan kondisi efisiensi anggaran, ia menilai daerah akan kesulitan merealisasikan PJU secara merata.
Ia berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian terkait melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik), agar alokasi PJU tetap mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
“Nanti akan saya sampaikan melalui Dirjen Gatrik supaya PJU ini tetap dialokasikan melalui pusat, lalu didistribusikan ke daerah. Kalau dibebankan ke daerah, saya yakin cukup berat dengan kondisi efisiensi saat ini,” pungkasnya. (f1/sb)
