SB, SAMPIT – Forum Camat Seluruh Indonesia (Forcasi) Kabupaten Kotawaringin Timur mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus dugaan pemukulan terhadap Camat Mentaya Hilir Utara (MHU), Zikrillah. Insiden terjadi saat proses mediasi terkait polemik Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Bagendang Raya pada Rabu 11 Maret 2026.

Ketua Forcasi Kotim, Sufiansyah, menegaskan bahwa kekerasan terhadap pejabat pemerintah yang sedang menjalankan tugas tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai hukum.

“Kami meminta aparat penegak hukum memproses laporan anggota kami terkait oknum Gapoktan Bagendang Raya. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan menjadi tindakan anarkis atau main hakim sendiri,” ujarnya, Jumat (13/3/2026).

Sufiansyah menambahkan, penanganan kasus secara tegas penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah kejadian serupa di masa depan.

“Kejadian itu terjadi saat mediasi. Kami mengecam tindakan kekerasan tersebut karena melanggar aturan dalam menyampaikan aspirasi,” katanya.

Camat Zikrillah sendiri telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian, tepatnya ke Polda Kalimantan Tengah.

“Forcasi berharap laporan ini segera ditindaklanjuti. Selain pelaku, polisi juga diharapkan menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memprovokasi kericuhan,” tambah Sufiansyah.

Mediasi digelar di Kantor Camat Mentaya Hilir Utara untuk membahas pengesahan tanda tangan dalam pemilihan ketua Gapoktanhut. Beberapa peserta yang tidak menerima hasil pembahasan tersulut emosi hingga situasi menjadi ricuh.

Beruntung, aparat gabungan TNI dan Polri segera mengamankan Camat Zikrillah dari kerumunan massa. Kapolsek Sungai Sampit, Dhafi Kurnia, turun langsung menenangkan warga yang masih emosional. (f1/sb)