Lewati ke konten utama
Provinsi

Bantuan Presiden Tiba di Kotim, 2.700 Paket Sembako dan KHBS Hadir untuk Warga Prasejahtera

Redaksi 17-03-2026, 01:09 WIB 1 menit baca
Penyaluran paket bantuan presiden di wilayah Kabupaten Kotim yang dilakukan oleh Gubernur, Kapolda, Pangdam, Bupati Kotim dan Kapolres Kotim. (FOTO:ISTIMEWA)
Penyaluran paket bantuan presiden di wilayah Kabupaten Kotim yang dilakukan oleh Gubernur, Kapolda, Pangdam, Bupati Kotim dan Kapolres Kotim. (FOTO:ISTIMEWA)

SB, SAMPIT – Gubernur Agustiar Sabran, S.IKom., bersama Iwan Kurniawan serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menyalurkan bantuan Presiden Republik Indonesia berupa sembako sekaligus meluncurkan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) bagi warga Kabupaten Kotawaringin Timur. Kegiatan ini berlangsung di halaman Musium Kayu Sampit, Senin (16/3/2026).

Kapolres Kotim, Resky Maulana Zulkarnain menjelaskan bahwa kunjungan Gubernur Kalteng ini merupakan bagian dari agenda kerja sekaligus wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu.

“Kami memfasilitasi dan mengamankan kegiatan ini agar seluruh rangkaian penyaluran bantuan dapat berjalan lancar,” ujar Kapolres.

Bantuan Presiden yang disalurkan terdiri dari 2.700 paket sembako murah dan 2.700 paket Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Penerima bantuan merupakan warga prasejahtera yang berdomisili di Kecamatan M. B. Ketapang dan Kecamatan Baamang.

Kapolres Kotim menambahkan bahwa bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan inflasi serta kenaikan harga bahan pokok, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok,” katanya.

Peluncuran KHBS juga menjadi bagian dari program pemerintah provinsi untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan bantuan pemerintah secara lebih transparan dan tepat sasaran.

Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah provinsi, aparat keamanan, dan pemerintah kabupaten dalam memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan baik serta berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. (sb/*)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard