OKP Desak DPRD Kotim Segera RDP, Soroti Ketidakpastian Nasib Atlet Porprov 2026
SB, SAMPIT - Tekanan terhadap penyelesaian polemik keikutsertaan atlet Kotawaringin Timur (Kotim) dalam ajang Porprov Kalteng 2026 terus menguat. Tiga Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tergabung dalam gabungan pemuda Kotim kini mendorong langkah konkret dari DPRD setempat.
Desakan tersebut muncul setelah ketiga OKP melakukan audiensi dengan KONI beberapa waktu lalu. Hasil pertemuan itu menilai masih adanya ketidakjelasan terkait kesiapan dan kepastian keikutsertaan atlet.
Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kotim, Mukhlan, menegaskan DPRD harus segera mengambil peran melalui fungsi pengawasan yang dimiliki.
“Kami minta DPRD sebagai pengawas pemerintah untuk segera melakukan RDP guna memastikan dan mempercepat terkait nasib para atlet Kotim untuk Porprov Kalteng 2026,”kata Mukhlan, Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak lagi sekadar urusan olahraga, melainkan sudah masuk ke ranah kebijakan publik yang membutuhkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotim yang dianggap belum optimal dalam menjalankan tugasnya. OKP menilai kondisi saat ini mencerminkan adanya kelalaian yang berdampak langsung pada para atlet.
“Kami minta Bupati segera evaluasi kerja Kadispora karena kami anggap dia lalai menjalankan tugas,” tegas Mukhlan.
Situasi ini, lanjutnya, telah memasuki fase baru. Jika sebelumnya OKP hanya berperan sebagai penyalur aspirasi atlet, kini mereka mulai mengambil sikap lebih tegas dengan memberikan tekanan terbuka kepada pemerintah daerah.
Di sisi lain, belum adanya kepastian anggaran yang disebut KONI sebagai kendala utama, mulai menimbulkan dampak nyata. Sejumlah atlet dilaporkan memilih hengkang dan bergabung dengan daerah lain demi mendapatkan kepastian masa depan. Kondisi tersebut menempatkan para atlet dalam posisi sulit, antara bertahan dengan ketidakpastian atau mencari peluang di luar daerah.
Dengan ultimatum 3×24 jam yang telah disampaikan, publik kini menanti respons cepat dari pemerintah daerah. Jika tidak ada langkah konkret, bukan tidak mungkin polemik ini akan berlanjut ke aksi yang lebih besar.(f1/sb)
