Pj Sekda Kalteng Tekankan Disiplin ASN dalam Penerapan WFH
SB, PALANGKA RAYA – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memimpin rapat tindak lanjut edaran sistem kerja Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (7/4/2026). Rapat ini diikuti oleh sejumlah kepala perangkat daerah, termasuk Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.
Rapat tersebut digelar sebagai langkah koordinasi untuk memastikan penerapan sistem kerja fleksibel tetap berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Dalam arahannya, Pj Sekda Dr Linae Victoria Aden menegaskan bahwa penerapan WFH harus diimbangi dengan kedisiplinan dan tanggung jawab tinggi dari seluruh aparatur sipil negara (ASN).
“Kita ingin memastikan bahwa penerapan sistem kerja WFH ini tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. ASN harus tetap bekerja secara profesional, baik dari kantor maupun dari rumah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan oleh masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, setiap instansi harus mampu menyesuaikan pola kerja dengan tetap mengedepankan produktivitas.
“Pimpinan perangkat daerah harus memastikan bahwa seluruh pegawai tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Kinerja harus terukur dan pelayanan publik tidak boleh terhambat,” lanjutnya.
Selain itu, Pj Sekda mengingatkan bahwa fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan standar kerja. Justru, kondisi ini menjadi tantangan bagi ASN untuk membuktikan profesionalisme dalam berbagai situasi.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung kebijakan tersebut.
“Kami siap menyesuaikan sistem kerja sesuai arahan, dengan tetap menjaga kinerja dan memastikan pelayanan di sektor kebudayaan dan pariwisata berjalan optimal,” ujarnya.
Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap penerapan WFH dapat berjalan efektif, disiplin ASN tetap terjaga, serta pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal di tengah penyesuaian sistem kerja. (sb/*)
