Polemik MBG Kian Meluas, DPRD Kotim Minta Evakuasi Total
SB, SAMPIT - Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan publik. Berbagai isu yang mencuat di tengah masyarakat dinilai semakin memperkeruh persepsi terhadap program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak.
Setelah sebelumnya menuai kritik terkait pengadaan sejumlah barang seperti motor listrik, tablet, hingga kaos kaki, kini muncul kabar baru yang tak kalah menghebohkan. Di media sosial beredar informasi dugaan pengadaan perlengkapan makan berupa piring dan sendok untuk 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DI Yogyakarta dengan nilai mencapai sekitar Rp 4,19 triliun.
Besarnya angka tersebut langsung memantik reaksi publik dan menimbulkan pertanyaan terkait transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.
Sorotan juga datang dari daerah. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), SP Lumban Gaol, menilai polemik yang terus bergulir tanpa kejelasan justru membuat masyarakat semakin jenuh.
“Banyaknya polemik yang belum jelas tanggapan dan penyelesaiannya oleh pemerintah pusat membuat masyarakat semakin jenuh dan hilang kepercayaan terhadap maksud dan tujuan awal program MBG,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, arah pelaksanaan program MBG mulai dipertanyakan karena penggunaan anggaran dinilai tidak menyentuh kebutuhan utama masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi anak.
“Anggaran triliunan justru banyak ditujukan pada hal-hal yang tidak mendasar. Ini terkesan menjadi ladang proyek bagi pihak-pihak tertentu dan merupakan pemborosan tanpa arah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah pengadaan yang dianggap tidak relevan dengan tujuan program, seperti sepeda motor, kaos kaki, hingga perlengkapan dapur yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyedia atau vendor.
Lebih lanjut, SP Lumban Gaol mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk memerintahkan bawahannya melakukan evaluasi total terhadap program MBG ini, sehingga tidak terkesan hanya menjadi wadah bagi orang-orang tertentu atau kroni yang menikmati manfaatnya,” pungkasnya. (f1/sb)
