Lewati ke konten utama
DPRD Kotawaringin Timur

DPRD Kotim Ingatkan Pengembangan Wisata Pulau Hanibung Jangan Asal Jalan

Redaksi 17-04-2026, 01:34 WIB 2 menit baca
Dadan Siswanto
Dadan Siswanto

SB, SAMPIT - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan agar rencana pengembangan destinasi wisata Pulau Hanibung tidak dilakukan secara asal-asalan tanpa perencanaan yang matang.

Ketua Komisi II DPRD Kotim, Dadang Siswanto, menegaskan pentingnya kejelasan arah dan kesiapan anggaran sebelum proyek tersebut dijalankan.

“Kami perlu tahu lebih mendalam harapan dari pemerintah daerah terkait pengembangan wisata Pulau Hanibung, karena ujung-ujungnya menyangkut anggaran. Jangan sampai kita hanya menciptakan tempat wisata baru, tapi tidak punya sumber daya untuk merawat,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini pembahasan spesifik terkait pengembangan Pulau Hanibung belum pernah dibahas secara mendalam di DPRD.

Menurutnya, wacana tersebut sebenarnya sudah muncul sejak kepemimpinan sebelumnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), namun belum sempat direalisasikan dalam bentuk pembahasan konkret.

“Wacana ini sudah pernah disampaikan sebelumnya, bahkan ada rencana untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan DPRD. Tapi pembahasan mendalamnya belum sempat terlaksana,” katanya.

Dadang menekankan pentingnya keterlibatan DPRD sejak awal agar tercipta kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, terutama jika pengembangan wisata tersebut ditargetkan membuka lapangan kerja baru.

“Kalau ingin menciptakan destinasi wisata yang berdampak pada pembukaan lapangan kerja, maka DPRD harus dilibatkan sejak awal untuk membangun kesepahaman,” tegasnya.

Ia juga menegaskan DPRD tidak ingin hanya sekadar menyetujui program tanpa memahami secara rinci tujuan, kebutuhan anggaran, serta dampak jangka panjangnya.

“Kita perlu dengar dulu arahnya seperti apa, perlu anggaran berapa, dan goal-nya apa. DPRD tidak boleh serta-merta hanya setuju tanpa memahami substansi yang disepakati,” lanjutnya.

Selain itu, Dadang mengingatkan agar pemerintah daerah belajar dari pengalaman pengelolaan destinasi sebelumnya, seperti kawasan Terowongan Nur Mentaya yang dinilai memiliki dampak turunan.

“Contohnya Terowongan Nur Mentaya. Awalnya memang jadi tempat wisata, tapi ada efek negatif, seperti kondisi yang terkesan kumuh di siang hari. Ini harus jadi bahan pertimbangan,” pungkasnya. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard