BBM Nonsubsidi Melonjak, DPRD Ingatkan Ancaman Kenaikan Harga Sembako
SB, SAMPIT - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026 mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Hendra Sia. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan masyarakat serta memicu kenaikan harga bahan pokok di daerah.
Berdasarkan data resmi Pertamina wilayah Kalimantan Tengah, harga Pertamax Turbo kini mencapai Rp19.850 per liter, naik signifikan dari sebelumnya sekitar Rp13.350 per liter pada Maret lalu. Kenaikan juga terjadi pada Dexlite menjadi Rp24.150 per liter dari Rp14.500 per liter, serta Pertamina Dex yang naik menjadi Rp24.450 per liter dari kisaran Rp14.800 per liter.
Sementara itu, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter, solar subsidi Rp6.800 per liter, dan Pertamax bertahan di Rp12.600 per liter.
Hendra Sia menilai, dampak kenaikan BBM nonsubsidi akan sangat dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota.
“Kenaikan harga BBM ini tentu akan berdampak bagi masyarakat, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kota. Hal ini jelas memberatkan,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Menurutnya, lonjakan harga BBM akan berimbas langsung pada biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga bahan pokok di pasaran.
“Ini bisa berimbas pada harga bahan pokok. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema agar sektor transportasi tetap terkendali, sehingga tidak berdampak langsung pada harga di pasaran,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak yang lebih luas terhadap sektor produktif, seperti nelayan dan petani, khususnya di wilayah selatan Kotim yang sangat bergantung pada BBM untuk operasional.
“Kenaikan ini tentu berpotensi memberatkan nelayan dan petani, karena BBM menjadi kebutuhan utama dalam kegiatan operasional mereka,” tambahnya.
Selain itu, Hendra mengungkapkan bahwa sebelum kenaikan BBM, sejumlah komoditas di Kotim sudah lebih dulu mengalami kenaikan harga. Salah satunya adalah plastik yang sempat melonjak hingga 100–150 persen, sehingga memaksa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menaikkan harga jual produk.
“Kondisi ini bisa menjadi momentum kenaikan harga bahan pokok di Kotim jika tidak diantisipasi sejak awal,” katanya.
Ia pun meminta Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi BBM, khususnya yang bersubsidi, agar tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.
“Kami minta pengawasan diperketat agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi ini, sehingga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran,” pungkasnya. (f1/sb)
