DPRD Kotim Soroti Tiga Sektor Pajak, Dorong Kemudahan Layanan untuk Tingkatkan PAD
SB, SAMPIT - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashami, menyoroti rendahnya realisasi sejumlah sektor pajak daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah pada tahun 2026.
Eddy menyebutkan, ada tiga sektor utama yang menjadi fokus Komisi I, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Dari evaluasi kami, ada tiga sektor pendapatan asli daerah yang butuh perhatian, penanganan, dan gerak cepat, yaitu PKB, opsen BBNKB, dan opsen BPHTB,” ujar Eddy, Senin (20/4/2026).
Ia mengungkapkan, realisasi beberapa sektor tersebut pada tahun 2025 hingga awal 2026 masih jauh dari target. Salah satunya BPHTB yang hanya mencapai sekitar 11,88 persen dari target Rp 86,5 miliar atau terealisasi sekitar Rp 10,2 miliar.
“Ini menjadi perhatian serius kami. Artinya ada persoalan yang harus segera diidentifikasi dan diselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, untuk sektor lain seperti BBNKB, capaian dinilai cukup baik meski masih perlu ditingkatkan.
Dari target Rp 74,4 miliar, realisasi mencapai sekitar Rp 71,4 miliar. Sedangkan sektor lainnya juga menunjukkan capaian yang belum optimal.
Eddy menambahkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotim pada tahun 2026 mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dari sebelumnya sekitar Rp425 miliar, kini ditargetkan sebesar Rp 419 miliar.
“Karena ada efisiensi, target PAD sedikit turun. Tapi kita tetap optimis bisa tercapai, bahkan meningkat dari sektor-sektor yang belum maksimal,” pungkasnya. (f1/sb)
