Banjir Berulang di Sampit, DPRD Kotim Desak Penanganan Komprehensif Mulai 2027
SB, SAMPIT – Banjir yang kembali melanda sejumlah kawasan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, dinilai sudah bukan lagi kejadian insidental, melainkan persoalan rutin yang membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh dari pemerintah daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang H Syamsu, menegaskan bahwa banjir yang terjadi saat curah hujan tinggi merupakan masalah lama yang terus berulang setiap tahun tanpa solusi permanen.
“Yang pasti banjir ketika cuaca seperti ini bukan hal baru, bukan sesuatu yang aneh. Dari dulu memang seperti ini terus,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan yang selama ini dilakukan belum berjalan optimal, meskipun persoalan drainase sudah lama menjadi bagian dari program pembangunan daerah.
Karena itu, DPRD terus mendorong agar pemerintah daerah menyusun perencanaan yang lebih komprehensif. Ia berharap pada tahun 2027 sudah ada desain penanganan banjir yang menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Setiap tahun kita suarakan ini. Kita berharap ada perencanaan yang benar-benar komprehensif supaya masalah ini tidak terus terjadi,” tegasnya.
Dadang menjelaskan, dampak banjir tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga merendam permukiman warga hingga menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. Bahkan, sejumlah kegiatan sosial dan keluarga ikut terganggu akibat genangan air.
“Fakta banjir ini sudah menjawab bahwa penanganan kita masih belum maksimal,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi di sektor perumahan. Sebelumnya, DPRD telah mendorong aturan yang mewajibkan pengembang menyediakan fasilitas umum, termasuk sistem drainase yang memadai sebelum kawasan diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Peraturan daerah itu salah satu upaya kecil untuk menjawab persoalan di sektor perumahan,” jelasnya.
Namun demikian, untuk kawasan permukiman non-perumahan, Dadang menilai perlu adanya intervensi langsung melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta penyusunan grand design sistem drainase kota.
Ia menegaskan bahwa penataan drainase tidak boleh hanya terfokus pada jalan utama, tetapi juga harus mencakup wilayah permukiman padat penduduk.
“Wajah Kota Sampit itu ada di Baamang dan Ketapang. Kalau masuk ke wilayah itu dan kondisinya seperti ini, tentu menjadi catatan penting,” ujarnya.
Selain infrastruktur, ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya pencegahan banjir.
“Tidak semua banjir karena drainase, tapi juga karena faktor kebersihan lingkungan. Ini perlu kesadaran bersama,” tambahnya.
Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Sampit pada Minggu (3/5/2026) menyebabkan banjir di sejumlah titik. Sejumlah ruas jalan seperti Jalan Sampurna, Jalan Jeruk 1, Jalan Pelita, Jalan Suprapto Selatan, hingga kawasan Baamang seperti Jalan Hasan Mansur dan Jalan Walter Condrad, terendam air.
Genangan bahkan masuk ke rumah warga di beberapa lokasi, memaksa masyarakat menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi dan mengganggu aktivitas sehari-hari. (f1/sb)
