DPRD Soroti Angka Putus Sekolah di Kotim
SB, SAMPIT - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah menilai angka putus sekolah di Kotim masih dalam kategori wajar berdasarkan rilis pemerintah daerah terkait program pendidikan 12 tahun.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap perlu melakukan evaluasi dan peningkatan dalam penyelenggaraan sektor pendidikan agar angka putus sekolah dapat terus ditekan.
“Berdasarkan rilis pemerintah kemarin, angka putus sekolah kita masih tahap wajar. Tetapi ke depan harapan kita tentu bisa lebih baik lagi,” kata Riskon, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah di Kotim. Salah satunya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menjadi tantangan bagi sebagian keluarga dalam menyekolahkan anak-anak mereka.
Selain itu, ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kotim juga menjadi kendala, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
“Kondisi geografis kita berbeda dengan di Pulau Jawa. Kalau di Jawa mungkin 10 sampai 15 menit sudah sampai sekolah, sedangkan di Kotim jaraknya bisa berkilo-kilo. Ini menjadi kendala bagi orang tua untuk mengantar anak-anak mereka bersekolah,” ujarnya.
Riskon juga menyinggung persoalan tenaga pendidik honorer yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia mengatakan, saat ini Pemkab Kotim masih berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan terkait regulasi penganggaran tenaga honorer.
“Masih komunikasi mengenai Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah. Kita tunggu nanti bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat, apakah masih diperbolehkan menganggarkan untuk guru honorer,” jelasnya (f1/sb)
