Bupati Pulpis Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Jaminan Produk Halal Bersama Kemendag
SB, PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkai dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal, Senin (18/5/2026).
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut diikuti langsung oleh Bupati Pulang Pisau, H Ahmad Rifa'i bersama unsur Forkopimda dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait di ruang rapat pemerintah daerah.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kapolres Pulang Pisau, Iqbal Sengaji, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Nanang Dwi Priharyadi, Kepala BPS Pulang Pisau, Oo Suharto, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok serta mengendalikan inflasi daerah.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” disampaikan dalam rakor tersebut.
Selain membahas pengendalian inflasi, agenda juga dirangkai dengan pembahasan DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan guna memastikan keamanan produk yang beredar di masyarakat.
Pemerintah pusat juga memberikan sosialisasi terkait penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan konsumen sekaligus mendukung peningkatan kualitas produk usaha daerah.
“Penyelenggaraan jaminan produk halal menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar,” ujar narasumber dalam kegiatan itu.
Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung langkah pengendalian inflasi serta pengawasan produk pangan dan obat-obatan di daerah.
“Pemerintah daerah tentu siap mendukung langkah pengendalian inflasi dan pengawasan produk demi menjaga stabilitas ekonomi serta keamanan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung lancar dan menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi serta perlindungan konsumen di tahun 2026. (sb/*)
