SB, TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Pemkab Bartim) terus memperkuat tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang transparan dan akuntabel.

Salah satu upaya yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Penyamaan Persepsi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa serta Penetapan Produk Barang/Jasa yang Dikonsolidasikan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, pada Senin (29/6/2026).

Rapat yang digelar secara daring tersebut diikuti kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta pelaksana pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Barito Timur.

Sekda Misnohartaku menegaskan konsolidasi pengadaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PBJ Tahun 2026–2027, sekaligus mendukung pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention Pencegahan Korupsi (MCSP-PK) pada area pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, konsolidasi pengadaan tidak hanya menggabungkan sejumlah paket pekerjaan menjadi satu paket yang lebih besar, tetapi juga bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat daya tawar pemerintah terhadap penyedia, meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, serta mempermudah pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek.

"Melalui konsolidasi paket PBJ yang terkelola dengan baik, kita bukan hanya mengoptimalkan penggunaan anggaran, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat," ujar Misnohartaku.

Sekda mengatakan, keberhasilan implementasi konsolidasi pengadaan sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah, didukung koordinasi yang kuat serta perubahan pola pikir dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Sebab itu, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme konsolidasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaannya.

"Saya meminta seluruh OPD meningkatkan koordinasi internal maupun lintas sektor, mengoptimalkan proses perencanaan anggaran, serta bersikap proaktif dalam mendukung kebijakan konsolidasi pengadaan," pungkasnya. 

Sementara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) diminta memperkuat perannya sebagai fasilitator, sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Pihak Pemerintah Kabupaten Barito Timur berharap tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pengelolaan keuangan daerah.(OGN)