SB, SAMPIT - Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadwalkan rapat kerja bersama PT PLN dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada Selasa (28/7/2026) untuk meminta penjelasan terkait kembali terjadinya pemadaman listrik di wilayah Kotim.

Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M Kurniawan, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

"Kami dari Komisi II langsung merespons aspirasi masyarakat. Karena itu, pada Selasa, 28 Juli, kami akan menggelar rapat kerja bersama PLN dan SOPD terkait untuk mengetahui apa sebenarnya kendala yang menyebabkan pemadaman listrik kembali terjadi," kata Kurniawan, Senin (27/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Komisi II akan meminta penjelasan mengenai berbagai hal, mulai dari penyebab pemadaman, kondisi sistem kelistrikan, data pendukung, hingga kepastian kapan persoalan tersebut dapat diselesaikan.

"Kami akan menanyakan beberapa poin yang sudah kami siapkan dalam surat, mulai dari kondisi di lapangan, penyebab, data-data yang kami perlukan, hingga sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Sebab, pemadaman ini jelas mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan perdagangan," ujarnya.

Kurniawan menjelaskan, rapat akan menghadirkan PLN ULP Sampit sebagai penyedia layanan di Kotim. Tidak menutup kemungkinan, pihak UP3 PLN Pangkalan Bun yang membawahi wilayah Kotim, Kotawaringin Barat, Seruyan, Sukamara, dan Lamandau juga akan dilibatkan.

Menurutnya, DPRD turut merasakan dampak dari pemadaman listrik yang kembali terjadi. Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, kondisi tersebut juga berpotensi merugikan pelaku usaha akibat terganggunya operasional maupun risiko kerusakan peralatan elektronik.

"Tentu kami sebagai pengguna listrik juga merasakan dampaknya. Terlebih bagi para pedagang, karena banyak peralatan elektronik yang berpotensi rusak. Di rumah pun aktivitas masyarakat terganggu, apalagi jadwal pemadaman yang disampaikan sering kali tidak konsisten," ungkapnya.

Ia juga menyoroti munculnya keluhan masyarakat mengenai dugaan pemadaman yang hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Menurutnya, hal itu perlu dijelaskan secara terbuka oleh PLN agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

"Banyak isu yang beredar bahwa hanya daerah-daerah tertentu yang mengalami pemadaman, sementara wilayah lain tidak. Kami ingin mengetahui dasar penentuan wilayah tersebut. Kalau memang harus dilakukan pemadaman bergilir, sebisa mungkin durasinya diminimalkan, jangan sampai empat hingga lima jam. Apalagi jika terjadi pada malam hari, tentu sangat mengganggu waktu istirahat masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak kecil," katanya.

Terkait dampak ekonomi, Kurniawan mengaku hingga saat ini belum menerima laporan resmi mengenai besaran kerugian UMKM. Meski demikian, ia meyakini pemadaman listrik akan berdampak terhadap pelaku usaha, terutama yang menjalankan proses produksi pada malam hari.

"Sejauh ini memang belum ada laporan resmi mengenai kerugian UMKM. Namun kami yakin kondisi ini berdampak, terutama bagi pelaku usaha yang berproduksi pada malam hari. Karena itu, kami juga akan meminta penjelasan dari dinas yang membidangi perekonomian mengenai kondisi di lapangan," ujarnya.

Komisi II DPRD Kotim, lanjut Kurniawan, berharap PLN dapat memberikan penjelasan yang transparan sekaligus menunjukkan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami ingin PLN bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan. Masyarakat sudah memenuhi kewajibannya membayar listrik, sehingga sudah seharusnya mendapatkan pelayanan yang terbaik," tegasnya (f1/sb)