Pemko Palangka Raya Tekor Tangani Karhutla, Upah Petugas Belum Dibayar
SB, PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung berbulan-bulan mulai menguras keuangan Pemko Palangka Raya. Anggaran daerah yang menjadi tumpuan utama operasi pemadaman disebut semakin terbatas, bahkan terancam minus hingga awal Oktober 2026.
Kondisi tersebut turut berdampak pada pembayaran hak petugas yang selama ini berjibaku di lapangan. Dana harian atau upah bagi personel yang terlibat dalam penanganan karhutla hingga kini belum dibayarkan.
Sekda Kota Palangka Raya Arbert Tombak mengatakan, Pemko telah mengandalkan APBD sejak menetapkan status tanggap darurat karhutla pada Juni 2026. Selama berbulan-bulan, kebutuhan operasional seperti BBM, konsumsi dan keperluan pemadaman lainnya terus dibiayai melalui anggaran daerah.
“APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober APBD kita sudah minus,” kata Arbert.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat Pemko mulai kewalahan membiayai kebutuhan penanganan karhutla. Meski demikian, operasi pemadaman dan pembasahan tetap dilakukan agar penanganan di lapangan tidak terhenti.
“Sejak Juni kita sudah menetapkan tanggap darurat. Hanya saja kita mengandalkan APBD dan terlambat kita minta bantuan. Sekarang ngos-ngosan,” ujarnya.
Arbert menegaskan kebutuhan utama petugas di lapangan tetap diupayakan, terutama BBM dan konsumsi. Hal itu dilakukan agar personel tetap dapat bergerak menangani titik-titik karhutla.
“Sejak bulan Juni kita sudah jalan. Kawan-kawan di lapangan yang terpenting jalan. BBM siap dan makan jalan dan siap,” tegasnya.
Sementara itu, pembayaran dana harian petugas masih menunggu ketersediaan anggaran. Pemko berencana membayarkan hak tersebut secara sekaligus setelah APBD dapat digunakan.
“Untuk dana hariannya nanti sekaligus, setelah dana APBD bisa dibelanjakan atau sudah ada,” katanya.
Padahal, sejak penanganan karhutla dimulai, Pemprov Kalteng bersama Forkopimda telah turut membantu penanganan di wilayah Kota Palangka Raya. Gubernur Kalteng, Pangdam dan Kapolda juga turun langsung memantau kondisi serta penanganan karhutla di sejumlah lokasi.
Bantuan dan keterlibatan lintas pemerintahan tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla.
Arbert menyebut intensitas kebakaran saat ini mulai berkurang. Meski begitu, petugas masih melakukan pembasahan di sejumlah lokasi untuk mencegah api kembali muncul dan meluas.
“Memang selama ini sudah berjalan memadamkan api di mana-mana. Maraknya kebakaran saat ini mulai berkurang, namun kita melakukan pembasahan agar tidak meluas,” jelasnya.
Selain memperkuat penanganan di lapangan, Pemko Palangka Raya juga akan membenahi tata kelola posko karhutla. Langkah tersebut dilakukan setelah mendapat masukan dari BNPB agar koordinasi dan pengorganisasian penanganan kebakaran semakin efektif.
“Berdasarkan masukan dari BNPB, kita akan memperbaiki tata kelola pengorganisasian dari posko dan akan diperkuat,” pungkasnya. (sb/*)
