DPRD Kotim Dukung Pencanangan Desa Anti Korupsi
SB, SAMPIT - Praktik korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat perkembangan dan pembangunan suatu negara. Bahkan ditingkat desa, praktik korupsi dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan mengurangi efisiensi pengelolaan sumber daya.
Dengan hadirnya program desa anti korupsi yang dicanangakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), dengan tujuan untuk memberantas korupsi, membangun budaya integritas dan transparasi mendapat respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotwaringin Timur (Kotim).
Apalagi dari data KPK RI, kasus korupsi dana desa sejak tahun 2015-2022 di Kalimantan Tengah (Kalteng) terdapat 41 kasus atau masuk delapan besar se-Indonesia.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotim, H Rudianur sangat mendukung program desa anti korupsi dari KPK RI, sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas dari segala praktik korupsi, dimulai dari level desa.
“Langkah yang dilakukan KPK RI dalam mencegah korupsi dengan membentuk desa anti korupsi kami sangat mendukung, apalagi Kotim masuk salah satu calon dari tiga kabupaten di Kalteng,” ucap H Rudianur, Senin (6/3/2023).
Ia menjelaskan, adanya desa anti korupsi tentu akan semakin menyadarkan pemerintah dan masyarakatnya untuk tidak melakukan praktik korupsi. Program ini melibatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang bebas dari korupsi.
Legislator dari Fraksi Golkar tersebut menambahkan, bilamana salah satu desa di Kotim terpilih sebagai desa anti korupsi, ini akan menjadi kiblat untuk desa-desa yang lain di Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Saya ingin seluruh desa di Kabupaten Kotawaringin Timur ini menerapkan pola anti korupsi, tentunya pemerintah juga harus terus memberikan pemahaman dan pelatihan dalam pengelolaan dana desa agar tidak adalagi penyalahgunaan dana desa,” tutupnya. (f1/sb)
