DPRD Kotim Soroti Keterlambatan Pencairan TPP
SB, SAMPIT - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudiaur menyoroti keterlambtan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang belum cair.
Karena menurut Rudianur, TPP ini di nilai sebagai hak aparatur sipil negara (ASN) yang harus segera dibayar oleh pemerintah.
Dan ia menambahkan, komitmen dari pimpinan baik itu bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah menginginkan TPP dicairkan. Memang ada kendala di sistem tapi sudah diperbaiki. Jadi keterlambatan itu bukan sepenuhnya faktor pemerintah daerah melainkan proses ini kendala di pusat.
“Seperti Bupati Kotim sampaikan di acara Musrebang 2024, Pemerintah Daerah lagi berupaya untuk mencairkan TPP yang masih berkendala di pusat. Semua proses secara prosedur dan teknis sudah dilakukan tinggal menunggu pemerintah pusat,” sebut Rudianur.
Menurut legislator Golkar tersebut, Pemerintah Daerah dalam hal ini, Badan Keuangan Daerah (BKD) melakukan koordinasi dan komunikasi untuk mendorong percepatan pencairan bagi pegawai.
“Pemerintah Daerah harus segera melapor melalui sistem monitoring dan evaluasi (simona), sistem ini berada di bagian bawah organisasi dan tata laksana Setda Kabupten Kotim,” terangnya.
Ia berharap semoga ada jalan yang terbaik dan cepat mempeebaiki ini agar kembali menyehatkan aktiva keuangna daerah.
“Semoga hak para pegawai segera di penuhi, kita jangan menunda – nunda hak itu tidak baik. Kalaupun ada kendala di sistem segera perbaiki, cepat lakukan koordinasi cari solusinya,” tutupnya. (f1/sb)
