Fraksi Golkar Ini Minta Penegakan Perda Libatkan Lembaga Adat
SB, PALANGKA RAYA – Legislator dari Fraksi Golkar, Khemal Nasery mengatakan dalam penegakan Paraturan Daerah (Perda) harus dilakukan dengan humanis dan mengedepankan pembinaan.
“Harus dilakukan dengan cara bijak, yaitu humanis dan mendahulukan upaya pembinaan dan edukasi kepada masyarakat,” ucap anggota DPRD Kota Palangka Raya tersebut, Senin (27/5/2024).
Khemal Nasery mengungkapkan, penindakan secara humanis adalah langkah awal yang tepat dilakukan, karena kalau dilakukan secara tegas sanksi awal atau berupa tindakan seringkali memicu kontradiktif dan menurunya kepercayaa masyarakat kepada pemerintah, meski niatnya baik.
Dan yang perlu diperharikan adalah pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan proporsional.
Dalam penindakan Perda pemerintah paling tidak juga melibatkan lembaga adat yang selama ini sangat erat dalam kepatuhan hukum adat, jadi dipandang perlu berkolaborasi dengan lembaga adat.
“Pemerintah ada Satpol PP dalam penindakan perda, namun lebih bagus lagi kalau dilibatkan lembaga adat dalam penindakan perda ini. Sebab lembaga adat memiliki kearifan lokal yang kuat di tengah masyarakat,” ujarnya. (sb)
