Wakil Ketua I DPRD Kotim Dukung Tiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan
SB, SAMPIT - Wakil ketua I DPRD Kotim, Rudianur mendukung 3 langkah strategis yang diambil Pemkab Kotim dalam penanggulan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah setempat.
"Kita mendukung langkah yang diambil Pemkab Kotim. Sebab mulai dari masalah stunting, penanggulan kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrim itu memang dilakukan secara simultan,” kata Rudianur saat diwawancarai pada, Kamis (25/7/2024).
Ia menilai guna mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kotim, diperlukan strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dipadukan dan disinergikan pada semua OPD. Pasalnya saat ini permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu isu prioritas dalam pembangunan.
"Data BPS Kotim tahun 2023 angka kemiskinan menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,2 persen. Penurunannya sangat sedikit sekali. Olehnya itu dengan melalui strategi yang disampaikan tadi mudah-mudahan berhasil untuk menurunkan kemiskinan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem,” diungkapkan Rudianur.
Lanjutnya, angka kemiskinan dengan jumlahnya tidaklah sedikit ini dirinya berharap data ini menjadi perhatian semua pihak. Dimana pemerintah harus melakukan pengecekan, sehingga dapat diindentifikasi permasalahan apa yang masyarakat hadapi dan jenis intervensi apa yang dibutuhkan masyarakat.
Sementara itu sebelumya Asisten Setda 11 Kotim Alang mengatakan, tiga strategi Pemkab Kotim dalam dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kotim, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi.
Kemudian, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, seperti bantuan modal usaha, pelatihan, peningkatan sdm pelaku usaha mikro dan lainnya.
Berikutnya, penurunan jumlah kantong- kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, seperti pembangunan sanitasi, pembangunan air bersih, peningkatan jalan dan lainnya. dan ini kita laksanakan secara kolaborasi menggunakan anggaran pusat, provinsi, kabupaten dan desa. (f1/sb)
