SB, PALANGKA RAYA - Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kalimantan Tengah, melakukan penyegelan terhadap kantor BCA Finance yang berada di Jalan RT Milono km 1, Senin (7/11/2022).

Aksi penyegelan yang mereka lakukan, dugaan penarikan sebuah mobil milik nasabah atas nama Waryo (alm), yang dilakukan oleh pihak BCA Finance dan dilakukan secara paksa.

Ketua Umum Fordayak Kalteng Bambang Irawan mengatakan, aksi yang dilakukan pada hari ini merupakan gerakan untuk membela nasabah yang telah diambil secara paksa satu unit mobil miliknya.

"Penarikan ini dilakukan oleh pihak BCA Finance, padahal seharunya nasabah ini mendapatkan klaim asuransi, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia,"ucapnya.

Seperti diketahui sebelumnya aksi ini merupakan diduga buntut, dari pihak BCA Finance dianggap tidak manusiawi terhadap nasabahnya dalam segi penarikan satu unit mobil merek mobilio atas nama almarhum Waryo pada tanggal 22 Maret 2022.

"Seperti diketahui seharusnya, pihak BCA Finance memberikan jeda atau waktu untuk nasabah untuk melakukan klaim asuransi, terlebih lagi nasabah ini sudah meninggal dunia," tambahnya.

Terlebih lagi debitor ini, telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke 34, pertanggal 20 Desember 2021 dan pada angsuran ke 35-36 pada bulan Januari - Februari 2022.

"Kenapa tidak dapat membayar angsuran, hal ini disebabkan dalam dua bulan ini sedang sakit sehingga juga pekerjaan yang dilakoni mengalami penurunan, dan waktu itu masih maraknya Kasus covid-19 dimana sebagian leasing memberikan penawaran penangguhan,"tambahnya

Terkait penyegelan ini, akan dipasang terus hingga menunggu apa respon dari pihak bca sendiri.

"Kita akan menunggu respon dari pihak BCA Finance sendiri, entah sampai kapan segel ini akan kita pasang kita tidak tahu, dan untuk pihak BCA Finance kami kasih waktu satu minggu untuk merespon,"lanjutnya.

Sementara itu pihak BCA Finance yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, tidak bisa mengambil keputusan atau jawaban karena yang menentukan adalah pihak pusat.

"Kita tunggu keputusan dari pusat untuk terkait hal ini, karena kami tidak berani memutuskan semua keputusan di pusat," ungkapnya. (kn)