seputarborneo.news@gmail.com

082253082672

Pemkab Murung Raya Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025

by Redaksi - Tanggal 31-07-2025,   jam 02:24:10
Pemkab Mura saat mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. (FOTO:DISKOMINFO)

SB, PURUK CAHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mura, Batara didampingi Kabag Ekonomi dan SDA, Jayadi Dadi, beserta jajaran terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang digelar secara virtual pada Selasa (29/7/2025).

Rakor yang berlangsung di ruangan Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Murung Raya ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, serta diikuti oleh para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati se-Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan komoditas strategis.

“Perluasan lahan tanam untuk komoditas strategis seperti cabai, beras, dan bawang sangat diperlukan, terutama di luar Pulau Jawa,” tegas Tomsi.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan lintas sektoral dalam distribusi minyak goreng, agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak harga di pasar.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa sejumlah komoditas seperti beras dan cabai rawit saat ini mengalami tekanan inflasi. Meski minyak goreng sempat mengalami deflasi, harganya kini kembali naik dan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), terutama di wilayah Pulau Jawa.

Menutup arahannya, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog terkait pelaksanaan operasi pasar beras SPHP, yang saat ini baru terealisasi sebagian dari target 200.000 ton per bulan. Pemerintah daerah juga diminta untuk menyiapkan bantuan sosial yang relevan guna menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat. (sb/*)