SB, SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus melakukan penjaringan calon siswa untuk program Sekolah Rakyat, khususnya dari kalangan masyarakat miskin.

Wakil Bupati Kotim Irawati, mengatakan bahwa proses ini bukan hanya membuka akses pendidikan, tetapi sekaligus menjadi langkah konkret dalam mendata ulang masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial karena masalah administrasi.

“Alhamdulillah, untuk proses Sekolah Rakyat saat ini kami masih dalam tahap penjaringan calon siswa. Tapi yang menjadi catatan kami adalah aspek kesehatannya," kata Irawati, Kamis (31/7/2025).

Menurutnya, banyak anak yang dikategorikan miskin tetapi memiliki riwayat penyakit dan tidak memiliki data administrasi, seperti KTP atau Kartu Keluarga. Ini yang menyebabkan mereka tidak terdata sebagai penerima bantuan.

Ia menjelaskan, kendala administrasi masih menjadi penghambat utama dalam pemerataan bantuan.

Banyak masyarakat yang sudah lama tinggal di wilayah tertentu namun belum memiliki dokumen resmi, sehingga mereka tidak pernah masuk dalam pendataan RT maupun program sosial pemerintah.

“Padahal seharusnya RT proaktif. Kalau ada warga yang menetap lama, harusnya bisa diurus datanya, jangan sampai karena administrasi mereka tidak pernah mendapat bantuan apa-apa. Nah melalui proses penjaringan Sekolah Rakyat ini, sekaligus kami data ulang siapa saja masyarakat miskin yang sebenarnya layak mendapat perhatian,” jelasnya.

Untuk jenjang SMA, saat ini sudah terjaring 55 calon siswa, dan jenjang SD mencapai 45 anak. Namun, Irawati menekankan bahwa proses kunjungan masih terus dilakukan untuk memastikan setiap calon siswa memenuhi kriteria, termasuk kesiapan mengikuti pola asrama.

“Insyaallah untuk SD kita siapkan dua rombel, dan 10 persen kuota cadangan juga sudah ada. Bahkan kalau ada kabupaten lain kekurangan siswa SD, kita siap menitipkan anak-anak kita ke kabupaten tetangga seperti Katingan, Gunung Mas, atau Palangka Raya,” ujarnya.

Irawati juga menekankan pentingnya pendekatan khusus kepada masyarakat dalam mengenalkan konsep Sekolah Rakyat, mengingat masih banyak kesalahpahaman yang beredar di masyarakat.

“Awalnya ada kekhawatiran dari masyarakat, mereka takut ini semacam penculikan karena mendengar istilah diasramakan. Tapi setelah kita turun langsung, menjelaskan dengan tayangan video dari Kementerian Sosial dan pendampingan dari Kadis, masyarakat akhirnya percaya dan paham bahwa ini benar-benar program dari pemerintah,” katanya.

Ia menyebut, pendekatan paling intensif dilakukan untuk calon siswa SD karena rentang usia yang masih sangat bergantung pada perhatian dan pengawasan penuh dari orang tua.

“Anak-anak usia 7 sampai 8 tahun ini bukan sekadar soal kondisi miskin, tapi kita juga harus melihat kesiapan emosional dan psikologis mereka. Karena itu kita benar-benar selektif dan hati-hati,” tambahnya.

Proses penjaringan akan terus dilakukan hingga memenuhi syarat kuota yang ditentukan pemerintah pusat, yakni dua rombel untuk masing-masing jenjang. Setelah kuota terpenuhi, akan dilaporkan ke pusat dan tim dari kementerian terkait akan kembali turun untuk verifikasi akhir.

“Saat ini juga ada monitoring dari perwakilan Kementerian Kepresidenan dan kementerian lainnya yang berada di Palangka Raya. Mereka ingin melihat langsung progres Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah,” sebut Irawati.

Ia juga menyinggung pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah yang menyayangkan tidak semua kabupaten/kota di Kalteng mengajukan Sekolah Rakyat. Hanya empat kabupaten yang mendapat kesempatan, termasuk Kotim, sementara daerah lain tidak proaktif.

“Padahal ini kesempatan besar untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan. Tapi ya, hikmahnya kita bisa lebih mengenal kondisi masyarakat kita sendiri lewat proses ini,” tutupnya. (f1/sb)