Banyak Jabatan Masih Diisi Plt, DPRD Kotim Soroti Efektivitas Kinerja Pemkab
SB, SAMPIT – Sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini dinilai dapat menghambat efektivitas kinerja pemerintahan, terutama dalam penyelesaian persoalan di lapangan.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, menyebutkan bahwa jabatan-jabatan penting yang masih kosong antara lain Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Direktur RSUD dr. Murjani Sampit, Kepala Badan Kesbangpol, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala DP3AP2KB, serta Kepala BKAD.
Tak hanya itu, posisi Camat Teluk Sampit, Camat Mentaya Hilir Selatan, dan Camat Seranau juga masih dijabat oleh pejabat sementara (Plt).
“Kondisi ini jelas berdampak pada efektivitas kerja. Tanpa kepemimpinan definitif, banyak kebijakan dan keputusan strategis tertunda,” ujar Rudianur, Rabu (20/8/2025).
Rudianur menekankan pentingnya rotasi jabatan yang rencananya akan dilakukan pada September 2025 untuk mengisi kekosongan secara tepat. Ia mengingatkan agar penempatan dilakukan berdasarkan kompetensi dan latar belakang keahlian, bukan semata formalitas.
“Banyak jabatan diisi oleh orang yang tidak sesuai bidangnya. Akibatnya, masalah seperti pertanahan, perkebunan, hingga konflik sosial kerap muncul karena salah tafsir aturan,” tegasnya.
Ia juga berharap para pejabat yang akan dilantik nantinya bukan hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga inovatif dan solutif dalam bekerja.
“Jangan hanya pandai melapor, tetapi harus bisa menuntaskan persoalan nyata di lapangan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor menyatakan bahwa rotasi jabatan akan dilakukan pada awal September 2025 sebagai bentuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja ASN.
“Jika tidak ada hambatan, awal bulan September sudah bisa dilaksanakan. Tunggu saja,” ujar Halikinnor.
Rotasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi pemerintah daerah, khususnya menjelang akhir tahun anggaran. (f1/sb)
