SB, PALANGKA RAYA — Ratusan massa dari aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah pada Sabtu (30/8/2025) sore.

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas insiden tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, yang tewas terlindas oleh kendaraan taktis milik kepolisian.

Kasus kematian pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan polisi ini memicu protes keras dari massa. Mereka menuntut agar pihak kepolisian bertanggung jawab atas insiden tersebut dan membuka penyelidikan yang transparan.

Sejumlah poster dan spanduk yang dibawa oleh para demonstran bertuliskan kecaman keras terhadap aparat kepolisian yang diduga terlibat dalam tindakan represif ini.

Koordinator lapangan aksi, Andri Mulyanto menyatakan, bahwa aksi demonstrasi ini merupakan bagian dari upaya aliansi Cipayung Plus bersama masyarakat untuk mengkritik tindakan represif yang dilakukan oleh oknum kepolisian.

“Kami menyoroti kasus kriminalisasi yang terjadi terhadap masyarakat. Kasus terbaru adalah pembunuhan yang dilakukan oknum kepolisian di Jakarta. Seorang driver ojek online dilindas dengan sengaja oleh kendaraan taktis, itu adalah bentuk penindasan seperti yang terjadi pada masa penjajahan,” katanya.

Aksi ini juga menyoroti berbagai kasus kekerasan lainnya di Kalimantan Tengah, seperti yang terjadi di Desa Kinipan, Desa Bangkal, dan Kabupaten Seruyan.

Ia menambahkan bahwa tindakan diskriminasi terhadap masyarakat oleh aparat kepolisian sudah terjadi berulang kali.

Selain menuntut keadilan untuk korban di Jakarta, para demonstran juga menyuarakan berbagai kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah, seperti konflik lahan dan kekerasan yang melibatkan aparat.

“Teman-teman demonstrasi di Polda Kalteng ini tidak sekali saja menjadi korban diskriminasi. Baru-baru ini ada lagi korban yang dipukul oleh aparat kepolisian. Ini harus segera dihentikan,” ungkapnya.

Aksi tersebut menjadi catatan penting bagi Polda Kalimantan Tengah untuk segera memperbaiki cara mereka menangani kritik dari masyarakat, terutama dalam menyikapi demonstrasi yang berlangsung damai namun kritis.

Ia juga menegaskan bahwa jika tuntutan yang disampaikan dalam aksi kali ini tidak ditanggapi dengan jelas, pihaknya akan melanjutkan aksi unjuk rasa.

“Kami sudah memberikan ultimatum. Jika tidak ada kejelasan terkait tuntutan yang disampaikan hari ini, kami pastikan akan ada aksi lanjutan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan rencana untuk menggelar aksi serupa di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurutnya, ada isu-isu sosial yang harus diselesaikan oleh pihak legislatif, termasuk kemiskinan, pendidikan, dan ketimpangan antara masyarakat dan anggota dewan.

Andri Mulyanto menambahkan, bahwa DPRD Kalteng belum menunjukkan sikap tegas terkait isu-isu penting yang ada di provinsi tersebut.

“Sampai sekarang, DPRD Kalteng tidak memberikan sikap jelas terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk isu ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar,” ujarnya. (rk/sb)