Dukung Pencegahan Karhutla, Bupati Lamandau Hadiri Rakor Bersama Pemeriksaan Pusat
SB, NANGA BULIK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya melakukan penekanan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Bumi Tambun Bungai.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan di Aula Jaya Tingang beberapa waktu, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra turut menghadiri acara sebagai langkah sinergi dalam pencegahan Karhutla.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, para kepala daerah se-Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, serta OPD terkait dan undangan lainnya.
Dalam rapat, dibahas lima poin utama sebagai strategi bersama dalam mengoptimalkan upaya pengendalian Karhutla di Kalteng. Diantaranya, pertama terkait keberhasilan penanganan Karhutla tahun 2025 dijadikan modal berharga untuk memperkuat pola penanganan ke depan, terutama menghadapi potensi fenomena El Nino pada 2027.
Kedua, Pengendalian Karhutla diharapkan menjadi program rutin dan terencana, bukan lagi bersifat tanggap darurat. Kemudian, Pemprov Kalteng menegaskan dukungan penuh kepada seluruh kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir dan akan terus berlanjut.
Selanjutnya, Bupati, wali kota, dan dunia usaha diimbau memperkuat komitmen mulai tahun 2026, melalui alokasi anggaran rutin di BPBD dan DLH serta pelaksanaan program CSR yang memberdayakan masyarakat dalam pencegahan Karhutla.
Pemerintah daerah juga diminta terus menegakkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan Lahan Non-Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak semakin memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menjaga lingkungan serta menekan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
"Kita dari Pemerintah Lamandau sangat mendukung langkah Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam pencegahan Karhutla, kita pun terus menggelar sosialisasi dengan menggandeng berbagai instansi vertikal," tuturnya. (sb)
