SB, SAMPIT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotim menekankan pentingnya tindak lanjut yang jelas terhadap hasil tes urine yang telah dilakukan Pemkab Kotim terhadap ASN dan Tenaga Kontrak (Tekon).

Anggota Komisi I DPRD Kotim, Memey Wulandari, mengatakan bahwa pelaksanaan tes urine tidak hanya sekadar formalitas dan menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata.

“Tes ini menggunakan anggaran daerah, jadi harus jelas tindak lanjutnya. Jangan sampai hanya seremonial tanpa ada hasil konkret,” kata Memey, Kamis (23/10/2025).

Ia menekankan, bagi ASN atau Tekon yang terbukti positif menggunakan narkoba, Pemkab Kotim diminta untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti rehabilitasi atau sanksi disiplin.

Dorongan ini bagi pemerintah untuk tidak hanya melakukan tes sebagai formalitas, tetapi juga memastikan ada konsekuensi yang jelas dan terukur dari setiap hasil yang ditemukan.

"Bagaimana tidak lanjut hasil pegawai yang positif narkoba. Jangan sampai uang negara terbuang di tengah efisiensi anggaran,” jelasnya.

Namun dibalik itu ia mendukung pelaksanaan tes urine secara menyeluruh terhadap pegawai OPD, hingga ke tingkat desa dan kecamatan, sebagai langkah nyata dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kotim.

"Kami sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tes urin. Namun hasil kejelasannya sampai saat ini kami belum tau,” pungkasnya. (f1/sb)