SB, PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yetro Midel Yoseph, mengingatkan pemerintah provinsi agar lebih ketat dalam mengawasi penggunaan anggaran tahun 2026 mendatang. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Menurutnya, pengawasan yang ketat merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

“Pengawasan ini wajib dilakukan agar tidak ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025).

Yetro menilai, efektivitas belanja daerah sangat bergantung pada ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sistem pengendalian internal serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penggunaan anggaran.

Ia juga mendorong agar pemerintah memaparkan secara rinci besaran anggaran, jenis kegiatan, serta program yang dijalankan. Dengan begitu, DPRD maupun masyarakat dapat ikut memantau dan menilai sejauh mana anggaran publik digunakan secara benar dan berdampak bagi masyarakat.

“Fraksi PDI Perjuangan selalu menegaskan agar pembahasan rancangan anggaran 2026 dilakukan secara teknis dan terbuka. Tujuannya agar dana yang digelontorkan benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Yetro.

Lebih lanjut, ia menegaskan agar kebijakan belanja daerah tidak hanya menitikberatkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, sektor ekonomi kerakyatan juga perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan APBD.

Sektor-sektor seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan peternakan dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk sektor tersebut perlu diperkuat agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat.

“Pemerintah harus menjamin sektor ekonomi rakyat tetap bertahan dan berkembang. Dukungan anggaran yang tepat sasaran akan memperkuat daya saing daerah,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai APBD harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata.

Yetro berharap, sinergi antara pemerintah dan DPRD terus diperkuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan berintegritas.

“Pemerintah harus memastikan alokasi anggaran digunakan sesuai prioritas dan diawasi dengan baik agar tidak ada penyimpangan,” tutupnya. (sb)