Bupati Lamandau Hadiri Rakor Penguatan Sinergitas Penanganan Konflik Sosial di Kalteng
SB, PALANGKA RAYA - Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Kamis (30/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Brigjen Pol. Andi Muhammad Pastika Gading, serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, bersama para kepala daerah se-Kalimantan Tengah.
Dalam paparannya, Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan bahwa penanganan konflik sosial tidak cukup dilakukan saat konflik telah terjadi, melainkan harus dimulai dari tahap pencegahan. Menurutnya, upaya tersebut mencakup pemetaan wilayah rawan, pembinaan komunikasi masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.
“Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap berbagai forum strategis seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT),” ujar Edy.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa forum-forum tersebut menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta tokoh-tokoh lokal dalam mendeteksi potensi kerawanan sosial, memperkuat kerukunan, dan menjaga stabilitas daerah.
Sementara itu, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyampaikan bahwa kegiatan Rakor ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kondusivitas wilayah.
“Penanganan konflik sosial memerlukan kerja sama lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Lamandau berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan aparat keamanan, agar potensi konflik bisa dicegah sejak dini,” ungkapnya.
Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah provinsi dalam membangun sistem deteksi dini yang efektif serta memperkuat peran forum-forum masyarakat dalam menjaga kerukunan dan keamanan daerah.
Selain melalui forum resmi, Pemprov Kalteng juga memperkuat kemitraan dengan berbagai organisasi kemasyarakatan adat, keagamaan, dan kepemudaan. Menurut Wagub, keberadaan ormas ini memiliki peran strategis sebagai penggerak solidaritas sosial, penjaga kearifan lokal, sekaligus agen perdamaian di tengah masyarakat. (sb)
