SB, PALANGKA RAYA – Komitmen Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan semakin dekat dengan masyarakat.

Anggota DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menyambut positif komitmen tersebut. Ia menilai penguatan transparansi publik sejalan dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan pemerintah membuka akses informasi seluas-luasnya.

“Kami mengapresiasi langkah wali kota. Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan dapat dipercaya,” ucapnya, Kamis (4/12/2025).

Syaufwan menambahkan, masyarakat berhak mengetahui berbagai program, kegiatan, hingga penggunaan anggaran daerah. Transparansi yang baik tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

“Ketika informasi dapat diakses dengan mudah, kepercayaan masyarakat meningkat. Ini bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi kebutuhan dalam membangun kota yang berintegritas,” tambahnya.

Ia menekankan peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap perangkat daerah. Menurut Syaufwan, PPID harus berperan aktif memastikan informasi publik tersampaikan secara cepat, tepat, dan akurat melalui kanal resmi pemerintah.

“PPID harus menjadi garda terdepan dalam layanan informasi. Penyampaian informasi harus proaktif agar tidak menimbulkan ruang bagi disinformasi,” ungkapnya. (sb/*)