Perusahaan di Kotim Diminta Terlibat Pemeliharaan Jalan
SB, SAMPIT - Kerusakan Jalan HM Arsyad Sampit-Samuda kembali menelan korban jiwa. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal, Jumat sore, 12 Desember 2025.
Korban diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi PKD Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Peristiwa nahas itu terjadi ketika korban hendak pulang menuju Sampit.
Di sekitar wilayah Bagendang, korban menghindari lubang jalan menyebabkan kehilangan kendali, lalu terjatuh hingga mengalami kecelakaan fatal.
Peristiwa tersebut kembali memantik sorotan dari Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Daerah Pemilihan (Dapil) III Wahito Fajriannoor. Ia menilai kondisi Jalan HM Arsyad Sampit–Samuda sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.
“Kerusakan jalan cukup parah, mulai dari wilayah Desa Bapanggang sampai Bagendang. Banyak aspal yang terkelupas dan terdapat beberapa lubang cukup dalam. Kondisi ini sering memicu kecelakaan, bahkan sampai merenggut nyawa,” ujar Fajrin, Sabtu, (13/12/2025).
Politisi Partai Demokrat itu menyoroti tingginya aktivitas kendaraan berat di ruas jalan tersebut. Jalan HM Arsyad kerap dilalui truk pengangkut crude palm oil (CPO), angkutan bahan baku perusahaan yang ada di sekitar, hingga kontainer yang keluar masuk ke Pelabuhan Bagendang dengan muatan melebihi kapasitas jalan.
“Selain membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua, beban kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan membuat kerusakan semakin cepat,” tambahnya.
Lanjutnya, meski Jalan HM Arsyad merupakan jalan provinsi, Fajrin menegaskan, perusahaan-perusahaan yang selama ini memanfaatkan ruas jalan tersebut harus ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan.
Ia mendesak agar pihak swasta tidak lepas tangan dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Apalagi saat ini bertepatan dengan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada periode tersebut, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Pantai Ujung Pandaran itu biasanya meningkat tajam. Sehingga dikhawatirkan kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki memicu kecelakaan kembali.
“Kalau kita lihat, jalan ini lebih banyak dipakai perusahaan. Aktivitasnya hampir 24 jam setiap hari, jauh lebih intens dibandingkan masyarakat umum. Karena itu perlu keterlibatan swasta dalam pemeliharaan,” katanya.
Lebih lanjut, Fajrin menekankan, pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Perusahaan, terutama yang beroperasi di sekitar harus ikut andil sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan keselamatan masyarakat.
Sehingga perusahaan dianggap perlu membantu pemeliharaan jalan agar kerusakannya tidak menelan lebih banyak korban jiwa lagi. (f1/sb)
