DPRD Kotim Sidak Distribusi Pupuk Subsidi di Lampuyang
SB, SAMPIT - Jajaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang pupuk di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kamis (29/1/2026).
Sidak dilakukan usai kegiatan Musrenbang kecamatan, menyusul viralnya aksi demonstrasi petani terkait persoalan penyaluran pupuk bersubsidi.
Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur bersama Ketua Komisi II Akhyannoor serta anggota DPRD Zainuddin, Wahito Fajriannoor, dan Eddy Mashamy turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar dirasakan petani.
“Alhamdulillah, setelah Musrenbang kami dari DPRD Kotim dapil III langsung melakukan sidak ke lapangan. Kami ingin melihat langsung kondisi riil di masyarakat, khususnya terkait distribusi pupuk bersubsidi,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor.
Dalam sidak tersebut, DPRD Kotim turut didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim Permata Fitri, Kapolsek Jaya Karya, Danramil 1015-01, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Akhyannoor menjelaskan, DPRD bersama instansi terkait sempat berdialog langsung dengan para petani untuk mendengar keluhan sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.
Ia menegaskan bahwa harga pupuk bersubsidi telah ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah.
“Untuk pupuk urea harganya Rp90 ribu, sedangkan pupuk NPK Rp92 ribu. Harga ini sudah distandarkan dan jauh lebih terjangkau dibanding sebelumnya yang bisa mencapai Rp115 ribu,” jelasnya.
Menurutnya, dengan harga yang lebih terjangkau serta pengawasan yang diperketat, pupuk bersubsidi diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh petani secara maksimal.
“Harapan kami, pupuk bersubsidi ini betul-betul sampai ke tangan petani dan membantu meningkatkan produksi pertanian,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen DPRD Kotim untuk terus mengawal kebijakan pemerintah pusat, khususnya program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar pelaksanaannya di daerah tidak menyimpang.
“Kami akan terus mengawasi agar kebijakan dari Kementerian Pertanian terkait pupuk bersubsidi ini dijalankan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Akhyannoor.
Kehadiran DPRD, dinas teknis, aparat keamanan, serta PT Pupuk Indonesia di lapangan menjadi bentuk komitmen bersama dalam menjawab keresahan petani sekaligus menjaga program ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur tetap berjalan optimal. (f1/SB)
