Lewati ke konten utama
Pemkab Kotawaringin Timur

Bupati Halikinnor Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Targetkan Pertahanan Opini WTP

Redaksi 30-03-2026, 08:04 WIB 1 menit baca
Bupati Kotim, H Halikinnor ketika menyerahkan LKPD 2025 ke BPK RI Kalimantan Tengah. (FOTO:ISTIMEWA)
Bupati Kotim, H Halikinnor ketika menyerahkan LKPD 2025 ke BPK RI Kalimantan Tengah. (FOTO:ISTIMEWA)

SB, SAMPIT - Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Salah satu langkah nyatanya ditunjukkan melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (30/3/2026).

Penyerahan LKPD tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kotim, Halikinnor, di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi.

Dalam kesempatan tersebut, Halikinnor menegaskan bahwa penyampaian laporan keuangan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus wujud tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik.

“Penyerahan LKPD ini adalah komitmen kami untuk terus menyajikan laporan keuangan yang akurat, akuntabel, dan tepat waktu,” kata Halikinnor.

Ia juga berharap, melalui proses pemeriksaan yang akan dilakukan BPK, Pemerintah Kabupaten Kotim kembali mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kami berharap hasil pemeriksaan nanti dapat kembali mempertahankan opini WTP sebagai cerminan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah,” ujarnya.

Sementara itu, proses penandatanganan berita acara penyerahan LKPD berjalan lancar sebagai bagian dari tahapan awal pemeriksaan oleh BPK. Pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal pembangunan daerah agar berjalan transparan dan berintegritas.

Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kotim menuju daerah yang maju dan berdaya saing. (f1/sb)

Berita Terkait

Ruang Iklan Leaderboard