SB, SAMPIT - Polemik dugaan penyelewengan pupuk subsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menuai sorotan. Ketua Komunitas Peduli Kotim (KPK) Kotim, Audy Valent, angkat bicara dan mendesak adanya pembenahan menyeluruh dalam sistem distribusi pupuk subsidi.

Audy yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Fordayak Kotim menegaskan, pihak berwenang harus bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan, khususnya yang melibatkan kios penyalur pupuk subsidi.

“Jika memang ada kios yang bermain dan melanggar aturan, harus diberikan sanksi tegas. Ini menyangkut hak petani, kita tidak ingin petani dibodoh-bodohi,” tegasnya, Minggu (12/4/2026)

Menurutnya, persoalan pupuk subsidi bukan sekadar masalah distribusi biasa, melainkan menyangkut hajat hidup petani yang sangat bergantung pada ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau.

Karena itu, ia meminta pengawasan diperketat di seluruh rantai distribusi, mulai dari distributor hingga penyalur di tingkat lapangan.

“Pengawasan harus diperketat, jangan sampai selalu dibiarkan dan menunggu petani teriak,” ujarnya.

Audy juga menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi yang berjalan saat ini. Ia menyebut berbagai kasus yang mencuat belakangan menjadi indikasi adanya celah dalam sistem yang harus segera diperbaiki.

“Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang. Evaluasi harus dilakukan, baik dari sisi sistem maupun oknum yang terlibat,” katanya.

Ia turut menyoroti praktik tidak wajar di lapangan, seperti kios yang tidak memiliki modal maupun gudang, namun tetap beroperasi dan menarik uang dari petani terlebih dahulu.

“Kita sesalkan ada kios yang tidak punya modal, menarik uang petani dulu, tidak punya gudang, ini sangat tidak beres,” ujarnya.

Selain itu, Audy menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran pupuk subsidi agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan petani sebagai penerima manfaat utama.

“Kita minta dinas terkait, distributor hingga Pupuk Indonesia sebagai penyalur bersikap tegas. Jika ada kios nakal yang merugikan petani, harus ditindak,” pungkasnya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul mencuatnya kasus dugaan penggelapan satu truk pupuk subsidi di wilayah selatan Kotim yang diduga melibatkan salah satu ketua kelompok tani. Selain itu, sejumlah petani juga mengeluhkan adanya permintaan pembayaran di muka sebelum pupuk didistribusikan. (f1/sb)